Jangan Salahkan Rakyat! Ekonom Sebut Tata Kelola Pemerintah Jadi Biang Kerok Daya Beli Lesu

Suara.com - Persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini dinilai bukan terletak pada masyarakat yang menahan belanja atau pelaku usaha yang kesulitan berkembang.

Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola pemerintahan yang dinilai belum mampu mengoptimalkan berbagai program strategis dan sumber daya negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, mengatakan berbagai program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.

Namun, pelaksanaannya di lapangan masih membutuhkan penguatan ekosistem, pengawasan, dan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

"Kalau tata kelola sumber daya alam dan program-program strategis diperbaiki, ruang fiskal pemerintah akan jauh lebih longgar. Dampaknya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja," kata Imamudin, Jumat (19/6/2026).

Dalam kondisi sekarang, ia mengaku masih optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga bulan mendatang.

Optimisme tersebut didasarkan pada mulai meredanya tensi geopolitik global yang berpotensi menurunkan harga minyak dunia serta menguatnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Adapun fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berlangsung. Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi bergerak melemah 51 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.845 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.794 per dolar AS

"Saya masih optimistis. Rupiah mulai menguat, tensi politik global mulai membaik, dan pemerintah terlihat merespons berbagai masukan masyarakat untuk melakukan evaluasi program-program yang ada," tandasnya.

Baca Juga: Peringatan Keras The Economist untuk Indonesia: Saatnya Rem Kebijakan yang Terlalu Ekspansif?

Di tengah optimisme tersebut, ia menyoroti pemerintah daerah yang kini menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Imamudin menilai pemahaman mengenai efisiensi anggaran perlu dibedakan secara tegas antara upaya mengurangi kebocoran dan pengurangan belanja pemerintah.

Sebab, pengurangan anggaran secara langsung berpotensi mengurangi kekuatan ekonomi yang selama ini digerakkan negara.

"Kalau efisiensi diartikan sebagai pengurangan anggaran ke daerah, maka jelas kekuatan ekonomi yang didorong pemerintah akan berkurang. Namun, jika efisiensi dimaknai sebagai upaya mengurangi kebocoran anggaran, maka itu merupakan langkah yang sangat positif," tandasnya.

Disampaikan Imamudin, dampak efisiensi tidak dirasakan secara merata di setiap daerah. Wilayah yang sektor swastanya telah berkembang masih memiliki bantalan ekonomi.

Sedangkan daerah yang aktivitas ekonominya masih bergantung pada program pemerintah akan menerima tekanan yang lebih besar.