Jangan Salahkan Rakyat! Ekonom Sebut Tata Kelola Pemerintah Jadi Biang Kerok Daya Beli Lesu

"Ketika anggaran pemerintah berkurang, program pembangunan juga berkurang. Daerah yang ekonominya masih bergantung pada pemerintah tentu akan lebih terdampak dibandingkan daerah yang sektor swastanya sudah berkembang," ungkapnya.

Selain berkurangnya belanja pemerintah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menambah tekanan terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatan dan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendasar.

"Ketika biaya hidup meningkat, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya. Pengeluaran akan difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting," tuturnya.

Tekanan yang sama turut dirasakan pelaku UMKM.

Menurut Imamudin, sektor ini saat ini menghadapi persoalan dari dua sisi sekaligus, yakni meningkatnya biaya produksi dan distribusi akibat kenaikan BBM serta melemahnya permintaan karena daya beli masyarakat menurun.

Kondisi tersebut semakin berat bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"UMKM menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi dan dari sisi daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar UMKM," tandasnya.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Imamudin masih melihat sektor jasa, khususnya pariwisata, memiliki peluang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: Peringatan Keras The Economist untuk Indonesia: Saatnya Rem Kebijakan yang Terlalu Ekspansif?

Sektor ini dinilai memiliki efek berganda yang mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi lain, mulai dari kuliner, transportasi, penginapan, hingga usaha mikro dan kecil.

"Pariwisata dapat menjadi penyangga ekonomi daerah karena efek penggandanya sangat luas. Aktivitas wisata akan mendorong restoran, rumah makan, kerajinan, hingga pelaku UMKM," pungkasnya.