- Migrant Watch membantah hoaks pembebasan tersangka penyiksaan ART di Johor dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat.
- Sebanyak 3.000 pekerja migran Indonesia dilaporkan mengalami perlakuan tidak layak dan kekerasan di depo imigrasi Malaysia.
- Migrant Watch mendesak Malaysia menerapkan sanksi tegas bagi majikan nakal untuk menghentikan eksploitasi pekerja migran secara sistematis.
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil Migrant Watch meluruskan simpang siur penanganan kasus penyiksaan asisten rumah tangga (ART) di Johor, Malaysia, sekaligus menyoroti nestapa ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan di depo imigrasi setempat.
Mereka menilai persoalan ini tidak akan tuntas selama Malaysia mempertahankan program repatriasi pasif tanpa sanksi tegas bagi majikan nakal.
Dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026), Direktur Migrant Watch, Aznil Tan, menepis rumor pembebasan tersangka penyiksaan ART di Johor yang sempat viral.
"Memang ada isu yang berkembang, berkeliaran, berseliweran bahwa ada yang dibebaskan katanya. Kita pastikan itu tidak terkonfirmasi, kami pastikan itu hoaks. Belum tentu pasti," kata Aznil Tan.
Aznil mengapresiasi tindakan cepat Kepolisian Johor. Namun, ia mengingatkan bahwa kasus kekerasan di Malaysia bersifat masif. Banyak PMI nonprosedural yang terjaring razia dan kini menderita di pusat penahanan.
"Ditahan di depo tahanan imigrasi, itu lebih kurang 3.000 mengalami persoalan kemanusiaan. Mengalami kekerasan, penganiayaan, dan ditahan tidak layak, diperlakukan tidak layak mereka itu," ungkapnya.
Persoalan ini dinilai kian pelik karena program repatriasi bilateral berjalan lambat.
Hendra Setiawan menilai skema repatriasi yang diperpanjang hingga Februari 2027 tersebut tidak efektif karena bersifat pasif.
Ia mengusulkan agar Indonesia mendesak Malaysia untuk meniru regulasi ketat milik Singapura yang menyasar pengguna jasa ilegal.
Baca Juga: Jejak Frans Antony 'Bendahara' Fredy Pratama: Pernah Bersembunyi di Kawasan Elite Phatthanakan
"Karena di Singapura itu yang terkena hukuman tidak hanya perusahaan pengirim, agensi, tapi pengguna kerjanya," tegas Hendra.
Melalui rilis resminya, Migrant Watch mendesak kedua negara memperkuat sistem pengawasan serta memastikan tidak ada impunitas bagi pelaku kekerasan maupun majikan nakal agar eksploitasi terhadap PMI di Malaysia dapat benar-benar dihentikan.
Berita Terkait
-
Jejak Frans Antony 'Bendahara' Fredy Pratama: Pernah Bersembunyi di Kawasan Elite Phatthanakan
-
Disebut Meninggal karena Kurang Minum, Migrant Watch Soroti Bekas Sayatan di Jenazah PMI NTT
-
Bareskrim Tangkap Frans Antony! Teman SMA Fredy Pratama, Pengatur Keuangan Bisnis Narkoba
-
Surga Pecinta Mainan Kreatif, Amazing Toy Show Jakarta 2026 Resmi Dibuka
-
Krisis Jelang Piala AFF 2026: FAM Depak Peter Cklamovski, Malaysia Kini Tanpa Pelatih
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut
-
Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi
-
Perwakilan Massa Mahasiswa Akhirnya Diterima Pimpinan DPR, Audiensi Digelar Tertutup
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
-
Mahasiswa Trisakti Sampaikan Tiga Tuntutan di DPR, Soroti Ekonomi hingga Supremasi Sipil
-
Mahasiswa Trisakti Melawan! Tuntut MBG Dihentikan Sementara dan Evaluasi Total
-
Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jemput Paksa Roy Suryo dan dr Tifa