-
Iran dan AS menyepakati pembentukan hotline darurat demi menjaga keamanan navigasi Selat Hormuz.
-
Sanksi minyak Iran mendapat pengecualian khusus bersamaan dengan cairnya dana beku 12 miliar dolar.
-
Pusat koordinasi baru didirikan di Lebanon untuk mencegah perang dan menghormati kedaulatan negara.
Suara.com - Kesepakatan baru mengenai pengelolaan Selat Hormuz berhasil dicapai dalam dialog bilateral antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss. Langkah ini menandai babak baru regulasi maritim di jalur perdagangan internasional strategis tersebut.
Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa wilayah perairan tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Kendati demikian, Teheran menegaskan komitmen penuhnya untuk tunduk pada hukum internasional yang berlaku.
Pertemuan di Swiss tersebut juga melahirkan sejumlah poin krusial lain bagi kedua negara. Pemulihan stabilitas regional menjadi fokus utama yang dibahas secara mendalam selama negosiasi berlangsung.
Iran dan Amerika Serikat sepakat mendirikan sistem komunikasi darurat di kawasan perairan tersebut. Fasilitas berupa jalur telepon khusus (hotline) dan pusat kendali bersama akan segera diaktifkan.
Langkah preventif ini diambil demi mencegah terjadinya salah paham atau konflik bersenjata di masa depan. Regulasi baru ini dipastikan mengubah peta operasional keamanan di Selat Hormuz secara permanen.
Terkait hasil tersebut, Ghalibaf memberikan pernyataan resmi kepada media usai pertemuan.
“Dalam pandangan saya, perjalanan ini membuahkan pencapaian yang baik, terutama terkait pembahasan selat, diskusi Lebanon, masalah pengecualian minyak, dan masalah pelepasan dana yang dibekukan, yang merupakan salah 1 langkah maju yang kami ambil. Tentu saja, kami percaya bahwa kami masih berada di awal pekerjaan ini dan harus melanjutkan upaya kami,” ujar Ghalibaf, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (23/6/2026).
Teheran mengonfirmasi pencairan dana milik mereka yang selama ini dibekukan oleh otoritas global. Sebanyak 2 tahap pencairan dengan nilai total mencapai 12 miliar dolar AS kini telah terealisasi.
Meski demikian, sanksi utama terhadap sektor minyak mentah Iran masih diberlakukan secara ketat. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan final yang komprehensif.
Baca Juga: Pasar Pantau Kesepakatan AS - Iran, Harga Minyak Dunia Naik Tipis
Ghalibaf menjelaskan situasi pemulihan ekonomi negaranya secara transparan kepada publik.
“Oleh karena itu, kami perlu mendapatkan pengecualian agar kami dapat menjual minyak kami dan menjalankan aktivitas perbankan kami… Pengecualian ini sekarang telah diamankan, dan perjanjian terkait telah ditandatangani,” tuturnya.
Sektor konflik lain seperti gejolak di Lebanon juga tidak luput dari pembahasan kedua negara. Iran dan AS sepakat mendirikan pusat koordinasi khusus di wilayah Lebanon untuk memantau situasi.
Keberadaan pusat kendali ini dirancang untuk menyelesaikan setiap sengketa secara cepat dan damai. Misi utamanya adalah memulihkan kehidupan normal warga sipil dan mengakhiri pendudukan wilayah.
Ghalibaf menegaskan posisi geopolitik negaranya terkait kedaulatan wilayah Lebanon tersebut.
“Kami sepakat untuk mendirikan sebuah pusat di sana untuk menangani koordinasi. Pusat tersebut akan menangani perselisihan apa pun guna mencegah kembali ke medan perang, memungkinkan masyarakat kembali ke kehidupan normal mereka, dan memastikan bahwa wilayah yang diduduki oleh Israel dikosongkan, serta kedaulatan nasional Lebanon dihormati,” tegasnya.
Mengenai wilayah perairan strategis global, ia juga memberikan peringatan tegas kepada dunia internasional.
“Semua orang harus tahu bahwa pengelolaan selat tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang. Kami sepakat untuk membangun mekanisme koordinasi [di Selat Hormuz], termasuk jalur komunikasi darurat (hotline) dan sebuah pusat yang dapat dihubungi kapan pun terjadi ketidakjelasan atau perselisihan,” pungkas Ghalibaf.
Selat Hormuz merupakan jalur maritim paling vital di dunia yang menjadi perlintasan utama ekspor minyak mentah global. Ketegangan bersenjata dan sanksi ekonomi sepihak selama beberapa tahun terakhir telah melumpuhkan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Rundingan di Swiss ini menjadi momentum perdana bagi Iran dan AS untuk meredam konflik pascaperang melalui jalur diplomasi formal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi