Skandal Suap BEM UBK Usai Bertemu Gibran di Istana, Siapa Bermain?

Suara.com - Mahasiswa Indonesia punya warisan sejarah yang berat sekaligus membanggakan. Mereka yang menurunkan Soekarno di 1966. Mereka yang menggulingkan Soeharto di 1998.

Dalam imajinasi umum, mahasiswa adalah suara rakyat yang tak bisa dibeli, moral force terakhir ketika semua pintu demokrasi tertutup.

Namun pada 22 Juni 2026, narasi itu terguncang. Sebuah video sidang mahasiswa di depan Patung Bung Karno, Kampus UBK Jakarta, viral ke seluruh penjuru media sosial.

Isinya, pengakuan mengejutkan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno bahwa ia telah menerima uang, diduga dari oknum kepolisian, untuk "mengondisikan" demonstrasi yang seharusnya menjadi suara murni rakyat.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Cerita ini bermula pada 15 Juni 2026, ketika gelombang demonstrasi mahasiswa dari berbagai daerah bergerak ke Jakarta. Para mahasiswa UBK termasuk di antara kelompok yang berunjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, melanjutkan gelombang demonstrasi yang diawali sejumlah mahasiswa di sejumlah daerah sejak Jumat, 12 Juni 2026.

Tuntutan yang dibawa bukan tuntutan sepele. Mahasiswa mendesak pembekuan sementara serta audit transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan deputi kedaulatan pangan, sekaligus menuntut pemerintah mengalihkan efisiensi anggaran negara untuk mensubsidi biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau.

Di penghujung hari, aksi itu berujung pada momen yang tampak seperti kemenangan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang sejumlah perwakilan demonstran untuk berbincang bersamanya di Istana Wapres.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin, diterima Gibran di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Baca Juga: Suap Ketua BEM UBK Coreng Wajah Gerakan Mahasiswa, Aktivisme Bayaran Jadi Penyakit Akut

Usai pertemuan, Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin muncul di depan kamera dan menyatakan hal yang terkesan heroik.

Abdi menyatakan Wapres telah menyerap tuntutan mahasiswa dan berjanji melaporkannya ke Presiden Prabowo untuk ditindaklanjuti. Ia bahkan mengklaim menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk suguhan makan.

"Saya tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami. Kami menolak dalam bentuk apa pun," kata Abdi saat itu.

Pernyataan itu kini terasa penuh ironi.

Borok yang Terbongkar

Terbongkarnya pusaran dana ini bermula dari kecurigaan masyarakat dan sesama mahasiswa UBK. Abdi viral karena gelagapan saat diwawancara usai bertemu Wakil Presiden. Dia tampak tidak nyambung saat diwawancarai awak media.

Kecurigaan itu memuncak. Sejak Senin, 22 Juni 2026 malam, viral di berbagai platform media sosial video pengakuan Abdi menerima uang menjelang demonstrasi.

Dalam video yang diunggah akun Instagram Lembaga Pers Mahasiswa Marhaen UBK, Abdi bersama sejumlah rekannya tengah "disidang" dalam Forum Klarifikasi BEM dan Himpunan Mahasiswa UBK di depan Patung Bung Karno.

Dalam forum panas itu, pengakuan mengejutkan terlontar. Muhamad Abdimaludin secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

"Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua," ucapnya.

Abdi mengakui menerima uang yang menurutnya berasal dari pihak kepolisian.

"Perihal uang itu memang saya terima, agar tidak turun aksi. Tetapi kami tetap turun," katanya terbata-bata saat memberikan keterangan.

Aliran Dana Rp20 Juta

Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta dari pihak kepolisian bernama A'an, untuk memindahkan titik aksi dari Istana. Uang itu kemudian dibagi-bagikan ke lingkaran dalam kepengurusan BEM:

Wakil Ketua BEM FH (Rafly Maulana Akbar) menerima Rp2,5 juta; Divisi Kastrat BEM FH (Mubarak Tuasamu) Rp2,5 juta; Ketua BEM FE (Pujiono) Rp2 juta; Wakil Ketua BEM FE (Rafi Bastian) Rp2 juta; serta dua orang senior organisasi eksternal masing-masing mendapat bagian dari total Rp5 juta.

Yang membuat kasus ini makin keruh: keterangan Abdi di dalam forum sempat berubah-ubah dan membingungkan. Di awal diskusi, Abdi hanya menyebut uang itu datang dari seseorang yang ingin titik aksi dipindahkan. Namun di ujung forum, nama baru tiba-tiba muncul.

Abdi menyebut dana itu mengalir dari seorang anggota polisi bernama A'an. Keterangan yang berubah-ubah ini justru membuat mahasiswa makin curiga dan mendesak investigasi lebih mendalam.

Apa yang Belum Terbukti?

Penting untuk dicatat, media sosial lebih dulu berlari dari fakta. Akun X @txtdarigen mengklaim bahwa kelompok mahasiswa yang diundang ke istana menerima dana suap terorganisasi hingga menyentuh angka Rp300 juta pasca-pertemuan dengan Wapres Gibran.

Angka ini tidak terkonfirmasi dan bertentangan dengan pengakuan Abdi sendiri.

Meskipun pengakuan dari internal pengurus telah mencuat, kebenaran substantif dari informasi ini dinilai masih simpang siur, terlebih karena pernyataan dan pengakuan tersebut dilontarkan di bawah tekanan situasi interogasi massal.

Benarkah Independensi Mahasiswa Sudah Tergadaikan?

Kasus UBK bukan lahir di ruang kosong. Ia adalah cerminan dari satu pola lama dalam politik Indonesia: kooptasi gerakan mahasiswa melalui uang dan akses.

Yang membuat kasus ini berbeda dari skandal biasa adalah siapa yang diduga terlibat. Uang Rp20 juta yang relatif kecil itu, jika benar dari oknum kepolisian, menunjukkan bahwa praktik "mengondisikan" demonstrasi bukan hanya terjadi di level elite, tapi sudah menyentuh akar rumput gerakan mahasiswa.

Ini bukan tentang besarnya angka, tapi tentang masuknya logika transaksional ke dalam ruang yang seharusnya steril dari kepentingan.

"BEM atau lembaga kemahasiswaan didirikan sebagai penyambung lidah rakyat, bukan panggung transaksi politik," kata Ubaid Matraji, Kornas JPPI dalam keterangannya kepada Suara.com, tegas dan lugas.

Mekanisme kooptasi soft power terhadap gerakan mahasiswa umumnya bekerja melalui tiga jalur:

1. Uang tunai dan dana operasional. Seperti yang terjadi di kasus UBK. Organisasi mahasiswa yang minim anggaran menjadi rentan saat ada pihak luar yang menawarkan "dana operasional". Batas antara bantuan tulus dan suap berbentuk sponsorship menjadi kabur.

2. Akses panggung dan legitimasi politik. Diundang masuk ke Istana, berfoto dengan Wapres, diperlakukan sebagai mitra. Semua ini menciptakan ilusi bahwa mahasiswa "sudah didengar". Padahal tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, audiensi bisa menjadi jebakan yang meredam militansi.

3. Beasiswa dan jalur karir. Dalam jangka panjang, mahasiswa yang aktif dan kritis sering kali ditawarkan program beasiswa atau magang di lembaga pemerintah, cara halus yang mengubah oposisi potensial menjadi loyalis masa depan.

Di Mana Batas 'Sinergi' dan 'Terbeli'?

Pertanyaan ini adil untuk diajukan, apakah salah jika BEM berkolaborasi dengan pemerintah?

Jawabannya tidak hitam-putih. Kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah bisa sah secara etis jika:

• Transparansi dana terjaga dan dapat diaudit publik
• Tidak ada syarat diam atas isu tertentu
• Tuntutan kritis tetap disampaikan tanpa kompromi
• Keputusan kolaborasi dibuat secara kolektif dan terbuka

Yang terjadi di kasus UBK justru sebaliknya: dana diterima secara sembunyi, dibagi-bagi tanpa transparansi, dan yang paling krusial, tujuannya bukan mendukung program kerja, melainkan mengalihkan titik aksi alias melemahkan tekanan politik itu sendiri.

"Uang bungkam dari pihak mana pun, baik aparat keamanan maupun lingkaran Istana atau Wapres, adalah racun yang membunuh nalar kritis dan independensi mahasiswa," tegas Ubaid lagi.

Di sinilah batas 'sinergi' dan 'terbeli' menjadi tegas: ketika bantuan eksternal mengubah substansi tuntutan atau melemahkan daya tekan gerakan, maka independensi sudah tergadaikan.

Dampak Jangka Panjang

PDIP menilai ada pihak-pihak yang mengarahkan atau menunggangi setiap gerakan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Deddy Sitorus mengatakan, "dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi."

Terlepas dari kepentingan partai politik mana pun yang berkomentar, pernyataan itu menyentuh kekhawatiran yang lebih dalam dan struktural.

Demokrasi Indonesia bergantung pada keseimbangan kekuasaan. Ketika legislatif tunduk pada eksekutif, ketika pers dilemahkan secara ekonomi dan hukum, ketika masyarakat sipil terkooptasi, maka gerakan mahasiswa menjadi salah satu dari sedikit instrumen kontrol sosial yang tersisa.

Bukan karena mahasiswa selalu benar, tapi karena mereka adalah kelompok yang secara struktural punya kemewahan untuk berbicara tanpa taruhan ekonomi langsung.

Ketika kemewahan itu pun bisa dibeli seharga Rp20 juta, atau bahkan lebih kecil dari itu, maka alarm demokrasi seharusnya berbunyi keras.

Yang lebih mengkhawatirkan dari skandal ini bukan nominal uangnya, melainkan normalnya praktik ini di mata sebagian pelaku.

Dalam pengakuan Abdi, ada narasi pembenaran: "uang itu untuk operasional, dan aksi tetap jalan." Artinya, dalam kepala sang ketua BEM, menerima uang dari pihak yang ingin membelokkan aksi tidak otomatis terasa sebagai pengkhianatan besar.

Jika logika itu meluas dan diterima sebagai norma, maka bukan hanya independensi satu BEM yang tergadaikan, tapi seluruh ekosistem gerakan mahasiswa Indonesia.

Pelajaran dari Patung Bung Karno

Ada ironi mendalam bahwa sidang mahasiswa UBK ini berlangsung tepat di depan patung Bung Karno.

Tokoh yang kampusnya dinamai, tokoh yang pernah mengatakan bahwa perjuangan lebih mudah melawan penjajah daripada melawan bangsa sendiri.

Kasus ini bukan akhir dari gerakan mahasiswa Indonesia. Justru sebaliknya, reaksi mahasiswa UBK yang menggelar sidang terbuka, menuntut pertanggungjawaban, dan menolak menutup mata adalah bukti bahwa nurani kolektif gerakan ini masih hidup.

Otoritas kampus juga sudah bergerak mengambil tindakan. Komisi Etik dibentuk guna melakukan pendalaman serta investigasi lebih jauh mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

Sebagai titik awal, status Abdi sebagai Ketua BEM FH UBK juga sudah dinonaktifkan.

"Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai," kata Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda.

Tapi peristiwa ini harus menjadi titik refleksi, gerakan mahasiswa butuh lebih dari idealisme. Ia butuh mekanisme kelembagaan yang membuatnya tahan terhadap kooptasi.

Transparansi keuangan, kepemimpinan yang akuntabel, dan budaya organisasi yang menempatkan independensi bukan sebagai slogan, melainkan sebagai praktik nyata sehari-hari.

Karena demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh pelan-pelan, saat satu per satu suara kritis memilih diam, dengan imbalan yang harganya jauh lebih murah dari yang seharusnya.