Suap Ketua BEM UBK Coreng Wajah Gerakan Mahasiswa, Aktivisme Bayaran Jadi Penyakit Akut

Suara.com - Dugaan aliran dana sebesar Rp300 juta yang menyeret Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) memicu gelombang kritik dari sejumlah pihak.

Skandal ini terungkap setelah Ketua BEM FH UBK mengakui telah menerima uang muka sebesar 20 persen.

Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM), Mesa, menilai dugaan pemberian uang kepada Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menjadi alarm serius bagi gerakan mahasiswa.

Menurutnya kasus ini sebagai bentuk nyata dari taktik pembungkaman suara kritis yang terus berulang.

"Ya sebenarnya hal ini atau pola ini tuh cukup menjadi penyakit yang tak kunjung sembuh ya. Perihal aktivisme bayaran, perihal gerakan yang diredam melalui anggaran dan banyak hal," kata Mesa saat dihubungi Suara.com, Rabu (24/6/2026).

Ia menyayangkan masih adanya mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang dinilai mudah dipengaruhi dengan berbagai tawaran dan bayaran.

Padahal, modal utama yang dimiliki mahasiswa sebagai agen kontrol sosial adalah suara dan keberanian menyampaikan kritik.

"Padahal satu-satunya alat mahasiswa adalah suaranya. Maka ketika suaranya itu justru dibeli atau dijual, ya maka tidak ada lagi yang tersisa yang dimiliki oleh mahasiswa gitu," ujarnya.

Mesa mengakui kasus semacam ini berpotensi menimbulkan skeptisisme publik dan mendelegitimasi gerakan mahasiswa secara keseluruhan.

Baca Juga: Dugaan Rp20 Juta Usai Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM dan Bentuk Tim Investigasi

Namun, ia meminta mahasiswa tetap optimistis dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran agar upaya-upaya menggembosi gerakan tidak kembali terulang.

Menurut Mesa, mahasiswa perlu membangun konsolidasi yang lebih kuat dan terus mengamplifikasi suara rakyat.

Gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti hanya karena muncul kasus yang mencoreng sebagian kelompok mahasiswa.

Lebih lanjut, ia memandang skandal ini sebagai contoh nyata bagaimana sebuah organisasi mahasiswa rentan dijadikan alat stempel legitimasi oleh pihak penguasa.

Ruang dialog formal di Istana disinyalir hanya taktik komunikasi politik untuk mengklaim bahwa pemerintah telah menyerap aspirasi. Tanpa kemudian ada perubahan kebijakan yang substantif di tingkat struktural.

"Nah, kiranya hal serupa juga menjadi alasan kenapa misalnya UBK itu dijadikan alat. Dijadikan alat untuk oke istana sudah menerima mahasiswa, istana sudah berdialog dengan mahasiswa, istana sudah sudah menyerap aspirasi mahasiswa," ucapnya.