Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti aksi pawai siswa SD dan SMP di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Batam yang digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski mengapresiasi manfaat program MBG bagi peserta didik, Lalu menegaskan siswa tidak seharusnya dilibatkan dalam aksi turun ke jalan.

"Jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar dan mengganggu tugas sesungguhnya mereka di sekolah,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

"Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah," sambungnya.

Menurut politikus PKB itu, kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan program MBG memang mulai muncul, terutama di daerah-daerah di luar kota besar. Padahal, kata dia, manfaat program tersebut telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Di sisi lain, Lalu juga memberikan catatan terhadap tata kelola Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai distribusi fasilitas pendukung, seperti dapur MBG, masih belum merata.

“Kalau kita lihat grafik, di daerah yang sangat membutuhkan, justru dapurnya sedikit. Sebaliknya, di daerah kalangan menengah ke atas, dapurnya malah berlebihan. Kami mendukung BGN untuk memperbaiki tata kelola ini agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Terkait dugaan adanya mobilisasi siswa dalam aksi di Batam, Komisi X DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Lalu mengungkapkan, Kemendikdasmen juga terkejut mendengar informasi tersebut dan saat ini telah meminta jajarannya melakukan penelusuran terhadap Dinas Pendidikan Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain

Ia pun mengingatkan agar setiap aspirasi terkait program pemerintah disampaikan melalui mekanisme yang tepat tanpa melibatkan siswa dalam aksi protes.

“Jangan melibatkan siswa dalam urusan protes-memprotes yang sekiranya bisa diselesaikan oleh pihak sekolah,” pungkasnya.