Dalam banyak kasus, masyarakat yang hidup dalam kondisi paling rentan justru memiliki keterbatasan untuk berpindah.
Biaya transportasi, minimnya informasi, ketidakpastian pekerjaan, hingga tidak adanya tempat tinggal di wilayah tujuan membuat sebagian orang memilih bertahan meskipun menghadapi risiko yang tinggi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya persoalan pilihan, tetapi juga persoalan akses dan kemampuan.
Karena itu, melihat migrasi iklim hanya sebagai perpindahan massal akibat bencana berisiko menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks.
Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada perpindahan
Para peneliti menilai bahwa tantangan ke depan bukan hanya mengelola perpindahan penduduk, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk tetap hidup secara aman dan layak di tempat asal mereka.
Hingga saat ini, belum ada kerangka internasional yang benar-benar terpadu untuk menangani mobilitas akibat perubahan iklim.
Karena itu, para ahli mendorong agar prinsip keadilan iklim mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan.
Tujuannya bukan hanya menyiapkan respons ketika masyarakat terpaksa berpindah, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptasi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan bahwa perubahan iklim tidak memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
Baca Juga: Label Poliester Daur Ulang Terlihat Ramah Lingkungan, tetapi Apakah Benar Berkelanjutan?
Pada akhirnya, perubahan iklim memang dapat mengubah pola migrasi. Tetapi keputusan untuk pergi—atau tetap bertahan, lebih sering ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kehidupan sehari-hari manusia.
Penulis: Natasha Suhendra
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT