Status JC Ditolak, DPR Minta LPSK Tak Beri Perlindungan Sony Sanjaya

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, tidak layak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini menyusul kejelasan status hukum Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi yang tengah bergulir.

Sugiat menyoroti langkah Kejaksaan Agung yang telah menolak permohonan Sony Sanjaya untuk menjadi justice collaborator (JC).

Menurutnya, penolakan tersebut menjadi indikator kuat bahwa Sony harus menjalani proses hukum sebagai tersangka penuh tanpa keistimewaan perlindungan.

"Kalau Kejaksaan Agung sudah menolak yang bersangkutan sebagai justice collaborator, maka status hukumnya jelas. Yang bersangkutan akan menjalani proses hukum sebagai tersangka," kata Sugiat dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026)

Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa status justice collaborator hanya diperuntukkan bagi pelaku yang secara signifikan membantu aparat membongkar kejahatan yang lebih besar.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Sugiat menilai tidak ada dasar bagi LPSK untuk mengintervensi melalui pemberian perlindungan.

"Penolakan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Sony Sanjaya tetap berlanjut sebagai tersangka. Karena itu, saya menilai tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang lazim diberikan kepada saksi atau korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan LPSK agar tetap setia pada marwah dan tujuan pendiriannya.

Baca Juga: 3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?

Ia mewanti-wanti jangan sampai lembaga tersebut memberikan perlindungan kepada pihak yang statusnya sudah jelas sebagai tersangka korupsi, karena hal itu dapat memicu persepsi negatif di masyarakat.

"Saya berpandangan tidak seharusnya LPSK melindungi tersangka kasus korupsi. LPSK harus tetap berpegang pada prinsip dan tujuan pembentukannya, yakni melindungi saksi dan korban, bukan memberikan perlindungan kepada pihak yang sedang berstatus tersangka dalam perkara korupsi," tegas Sugiat.

Sugiat berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN ini secara transparan dan profesional demi memberikan kepastian hukum bagi publik.

"Biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegak hukum harus bekerja secara profesional dan transparan agar kasus ini dapat dituntaskan dengan baik," pungkasnya.