Kematian Peserta KDMP dan KNMP Bukti Pendekatan Militeristik Tak Cocok untuk Warga Sipil!

Suara.com - Tragedi tewasnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) memicu kecaman keras.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai insiden maut ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan militeristik sangat tidak tepat dipaksakan kepada warga sipil.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Setara Institute, hingga HRWG ini menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq dalam program garapan Kementerian Pertahanan dan TNI tersebut.

Mereka menilai, sistem pendidikan militer yang diterapkan secara serampangan hanya akan memakan korban jiwa.

"Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil," tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan resminya, Kamis (25/6/2026).

Koalisi tersebut mengecam keras dalih profesionalisme di balik kewajiban latsarmil bagi pengelola koperasi. Menurut mereka, mengurus koperasi seharusnya menggunakan manajemen modern, bukan sepatu lars dan disiplin tempur.

Pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih dianggap sudah terlalu jauh melampaui batas profesionalisme militer.

"Publik dipertontonkan kebijakan yang tidak tepat ini yang bahkan hingga menimbulkan korban jiwa," katanya.

Koalisi juga menyoroti potensi rusaknya esensi koperasi yang seharusnya bersifat partisipatif, namun kini justru dibentuk dengan instruksi serba militer.

Baca Juga: Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!

Selain itu, mereka mencemaskan masalah akuntabilitas hukum bagi penyelenggara pelatihan mengingat reformasi peradilan militer yang hingga kini belum tuntas.

Atas dasar itulah, koalisi mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh dan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.

"Pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program ini harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan," tegasnya.

Lebih dari itu, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan program KDMP dan berbagai agenda yang dinilai sebagai bentuk militerisasi sipil. Mereka meminta agar keselamatan nyawa warga negara diletakkan di atas segala ambisi program pemerintah.

Sebelumnya, dikabarkan tiga peserta program calon pengelola KDMP dan KNMP dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran yang digelar Kementerian Pertahanan.

Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, namun memastikan program tetap berjalan.