Dukung Wacana Gaji Guru Rp5 Juta, PGRI Sebut Idealnya Capai Rp7 Juta

Suara.com - Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menyambut positif usulan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang mendorong pemerintah menetapkan gaji guru minimal Rp5 juta per bulan.

Menurut Unifah, angka tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kesejahteraan guru yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

"Kalau Rp5 juta ya kami terima kasih sekali," kata Unifah kepada Suara.com, Kamis (25/6/2026).

Meski mengapresiasi usulan tersebut, Unifah mengatakan standar kesejahteraan guru yang selama ini diperjuangkan PGRI sebenarnya lebih tinggi. Menurut dia, guru idealnya menerima penghasilan yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan profesi dengan nilai yang setara.

"Kalau gaji pokoknya Rp3,5 juta maka totalnya Rp7 juta," ujarnya.

Namun demikian, ia menilai pembahasan kesejahteraan guru tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, PGRI mendorong adanya standar minimum yang mengacu pada tingkat kebutuhan hidup dan upah minimum di masing-masing daerah.

Menurut dia, nominal Rp5 juta kemungkinan sudah cukup signifikan untuk banyak daerah di Indonesia. Akan tetapi, angka tersebut belum tentu memadai untuk wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta.

"Kalau untuk Jakarta mungkin kurang, tapi di daerah kan ada standarnya masing-masing," ujarnya.

Karena itu, PGRI berharap pembahasan peningkatan kesejahteraan guru tidak berhenti pada wacana. Unifah menilai yang paling penting adalah adanya standar penghasilan minimum yang jelas dan dapat diterapkan secara bertahap oleh pemerintah.

Baca Juga: PGRI: Jangan Cap Guru Mata Duitan karena Minta Gaji Layak

"Jadi berdasarkan standar itu kami sangat senang sekali," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan gaji guru minimal Rp5 juta per bulan. Usulan itu disampaikan sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengakui gaji guru masih belum layak dan menyebut persoalan tersebut terjadi karena kebocoran anggaran negara yang selama ini menggerus ruang fiskal pemerintah.