Ribuan Siswa Lolos PTN Memilih Tak Daftar Ulang, Sinyal Krisis Biaya Pendidikan?

Suara.com - Angka sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang disebut tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ramai diperbincangkan belakangan ini.

Namun, di balik kegaduhan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: benarkah puluhan ribu kursi perguruan tinggi negeri (PTN) kembali kosong karena calon mahasiswa tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi?

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, meluruskan bahwa angka sekitar 60 ribu itu bukan berasal dari peserta SNBP 2026 semata.

Menurutnya, angka tersebut merupakan akumulasi peserta yang tidak melakukan registrasi ulang dari seluruh jalur penerimaan PTN pada pelaksanaan SNPMB 2025, yakni SNBP, SNBT, dan jalur mandiri.

"Kalau 60.000 (tidak daftar ulang) dari SNBP itu tidak benar," kata Eduart.

Berdasarkan data resmi Panitia SNPMB 2026, daya tampung SNBP tahun ini mencapai 189.017 kursi untuk jenjang D3, D4, dan S1.

Di tengah isu banyaknya peserta yang tidak melakukan registrasi ulang, minat mengikuti SNBP justru terus meningkat. Jumlah pendaftar naik dari 702.312 siswa pada 2024 menjadi 806.242 siswa pada 2026.

Fenomena ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang dinyatakan lolos dan yang benar-benar melakukan daftar ulang dinilai menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem seleksi nasional dengan realitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi calon mahasiswa beserta keluarganya.

Lonjakan pendaftar yang tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian registrasi ulang menegaskan perlunya evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Baca Juga: Hasto Singgung Mahasiswa UBK dan Gibran saat Menjawab Tuduhan PDIP Dalang Demo

Beban Bukan Hanya UKT

Di lapangan, faktor finansial masih menjadi alasan paling dominan di balik keputusan sebagian calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi di PTN.

Persoalannya bukan hanya soal besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), melainkan keseluruhan biaya yang harus ditanggung untuk menjalani pendidikan tinggi.

Sistem UKT memang dirancang berjenjang sesuai kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana diatur Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit calon mahasiswa yang menghadapi kesenjangan antara perkiraan biaya yang dibayangkan sejak awal dengan realitas biaya kuliah setelah penetapan kelompok UKT.

Di sisi lain, skema bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah belum mampu menjangkau seluruh calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Selain kuota yang terbatas, proses seleksi yang ketat membuat tidak semua peserta yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan dapat memperoleh dukungan tersebut.

Masalah juga tidak berhenti pada biaya kuliah. Bagi mahasiswa yang harus merantau, biaya hidup sering kali menjadi beban yang lebih besar dibandingkan UKT itu sendiri.

Pengeluaran untuk tempat tinggal, makan, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari menjadi pertimbangan serius bagi banyak keluarga.

Faktor Sosial yang Sering Terabaikan

Di luar persoalan ekonomi, keputusan calon mahasiswa untuk tidak melakukan registrasi ulang juga dipengaruhi faktor sosial yang kerap luput dari perhatian.

Berbagai penelitian mengenai akses pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan seseorang untuk melanjutkan studi.

Bagi sebagian calon mahasiswa, hambatan muncul dari tidak adanya restu orang tua untuk merantau ke luar daerah. Ada pula tekanan ekonomi keluarga yang membuat anak didorong untuk segera bekerja setelah lulus SMA demi membantu kebutuhan rumah tangga.

Ketimpangan akses informasi pendidikan juga masih menjadi persoalan. Perbedaan latar belakang sekolah dan lingkungan membuat tidak semua siswa memiliki pemahaman yang sama mengenai pilihan pendidikan tinggi maupun peluang bantuan pembiayaan.

Akibatnya, diterima di PTN belum tentu berujung pada keputusan untuk berkuliah. Pilihan akhir tetap sangat dipengaruhi kondisi sosial, dukungan keluarga, dan akses informasi yang dimiliki calon mahasiswa sejak awal.

Pergulatan Identitas dan Pilihan Karier

Tidak semua peserta yang batal melakukan registrasi ulang mundur karena alasan ekonomi.

Sebagian lainnya justru menghadapi persoalan psikologis dan pencarian identitas diri. Mulai dari salah memilih jurusan, mengikuti seleksi tanpa perencanaan yang matang, hingga mendaftar karena takut tertinggal dari teman sebaya atau fenomena fear of missing out (FOMO).

Psikolog Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Andhita Dyorita Khoiryasdien, menilai fenomena tersebut dapat dibaca sebagai sinyal perubahan besar dalam proses pembentukan identitas dan orientasi karier generasi muda Indonesia.

Berdasarkan teori psikososial Erik Erikson, kata Andhita, remaja akhir berada pada fase pencarian jati diri dan arah masa depan. Karena itu, sebagian di antaranya belum memiliki komitmen yang kuat terhadap pilihan pendidikan maupun karier.

"Kalau terjadi secara massal, bisa jadi ini sebuah sinyal bahwa sistem bimbingan karier dan pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mampu mengarahkan remaja membangun identitas karier dan memahami relevansi pendidikan tinggi dengan masa depan," kata Andhita kepada Suara.com, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan derasnya arus informasi dan tren di media sosial turut membuat sebagian remaja mengambil keputusan pendidikan lebih karena dorongan sosial dibandingkan hasil eksplorasi diri yang matang.

"Tidak heran saat diterima malah muncul keraguan karena pilihan tersebut tidak benar-benar selaras dengan orientasi masa depan yang mereka inginkan," ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, calon mahasiswa dapat mengalami konflik batin. Di satu sisi mereka bangga berhasil lolos ke PTN melalui jalur yang kompetitif. Namun di sisi lain, mereka tidak memiliki minat terhadap jurusan yang diterima atau kesulitan membayangkan masa depan di bidang tersebut.

Menurut Andhita, mundur dari PTN dalam situasi tertentu justru bisa menjadi cara untuk mengurangi konflik psikologis dan mendapatkan kembali kendali atas pilihan masa depan yang dirasa lebih sesuai.

"Jadi harus apa? Pastikan kembali keputusan yang diambil selaras dengan identitas, minat, kemampuan dan tujuan di masa depan," tuturnya.

Ia menyarankan siswa melakukan refleksi secara rasional, memperluas eksplorasi pilihan, serta berkonsultasi dengan orang tua, guru, maupun psikolog sebelum mengambil keputusan.

Jika pilihan jurusan memang sesuai dengan tujuan masa depan, maka proses adaptasi menjadi langkah terbaik. Namun jika benar-benar tidak cocok dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan, mundur dan menyusun rencana pendidikan yang lebih matang bisa menjadi pilihan yang lebih tepat.

Seleksi Akademik Belum Mengukur Kesiapan Sosial-Ekonomi

Selama ini, mekanisme SNBP maupun SNBT masih lebih berfokus pada capaian akademik dan belum sepenuhnya mengukur kesiapan sosial-ekonomi calon mahasiswa untuk benar-benar melanjutkan pendidikan tinggi.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai perubahan kondisi ekonomi keluarga dalam rentang waktu antara pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi dapat memengaruhi keputusan calon mahasiswa.

"Itu kan mungkin karena pengisian formulirnya sekitar bulan Desember. Nah, bulan Desember itu mungkin kondisi perekonomiannya masih lebih baik. Lalu sekarang ketika dia dinyatakan lulus ternyata kondisi ekonominya memburuk sehingga tidak memungkinkan untuk masuk," ungkap Darmaningtyas.

Menurutnya, faktor ekonomi yang berubah secara tiba-tiba sering kali tidak tertangkap dalam sistem seleksi yang lebih menitikberatkan pada prestasi akademik.

Kursi Kosong SNBP Tinggalkan Efek Berantai

Fenomena calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang juga berdampak pada tata kelola penerimaan mahasiswa baru.

Kursi PTN yang tidak terisi mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan daya tampung. Padahal, pada saat yang sama masih banyak siswa lain yang berharap memperoleh kesempatan masuk melalui jalur SNBP.

Dampak lainnya turut dirasakan sekolah asal peserta.

Eduart Wolok sebelumnya menyatakan bahwa sekolah yang berulang kali siswanya tidak mengambil kursi hasil SNBP berpotensi mengalami pengurangan kuota pada tahun berikutnya.

"Kita mengurangi kuota sekolah itu ketika kuota sekolah itu yang kita berikan itu tidak diambil," kata Eduart.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena alokasi yang diberikan dianggap tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini juga berisiko memengaruhi akurasi perencanaan penerimaan mahasiswa baru. Ketika banyak peserta yang telah dinyatakan lolos tidak melakukan registrasi ulang, data seleksi menjadi kurang merepresentasikan kebutuhan dan kemampuan riil calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Pekerjaan Rumah dalam Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Berulangnya fenomena peserta yang tidak melakukan registrasi ulang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

Transparansi rentang UKT sejak awal pendaftaran, simulasi biaya hidup selama kuliah, hingga validasi kesiapan ekonomi keluarga dinilai perlu diperkuat agar calon mahasiswa dapat mengambil keputusan secara lebih realistis.

Darmaningtyas menilai pemanfaatan program bantuan pendidikan juga perlu diperluas agar lebih tepat sasaran.

"Sebetulnya mundur secara massal ini pun mestinya bisa ditanggulangi kalau misalnya skema pemberian beasiswa Bidikmisi atau sekarang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah itu bisa digunakan secara maksimal," ujarnya.

Selain perluasan bantuan biaya pendidikan, penguatan layanan bimbingan karier di tingkat SMA juga dipandang penting agar siswa tidak hanya berhasil lolos seleksi masuk PTN, tetapi juga memiliki perencanaan pendidikan yang matang hingga menyelesaikan studi.

"Jadi lebih baik pemerintah menyelamatkan anak-anak yang sudah lulus seleksi ke perguruan tinggi ini tapi tidak bisa masuk karena alasan biaya. Mungkin itu perlu mendapat alokasi beasiswa yang memadai," tegasnya.

Pada akhirnya, fenomena siswa yang lolos PTN tetapi tidak melakukan daftar ulang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor. Di balik angka-angka tersebut tersimpan persoalan yang lebih kompleks, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan akses bantuan pendidikan, faktor sosial, hingga pencarian identitas dan arah karier generasi muda Indonesia.