News / Nasional
Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:16 WIB
Ilustrasi - Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Jimmy Hantu di SPPG Mutiara Keraton Solo, Tamansari, Bogor, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Garuda Institute mendesak Badan Gizi Nasional segera mengevaluasi tata kelola distribusi Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.
  • Permasalahan distribusi dan operasional di lapangan harus diatasi agar program menjangkau wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi.
  • Pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran serta mencegah praktik korupsi demi keberhasilan investasi kualitas sumber daya manusia nasional.

Suara.com - Garuda Institute mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan sejumlah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang dinilai paling mendesak ialah persoalan distribusi program tersebut.

Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bachtiar Sebayang, menyatakan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya Program MBG sebagai langkah strategis dalam investasi sumber daya manusia dan penggerak ekonomi perdesaan.

Kendati demikian, lembaga kajian ini tidak memungkiri masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi oleh BGN, termasuk memberikan perhatian lebih pada ketepatan sasaran distribusi.

"Tata kelola yang baik ini juga termasuk di antaranya adalah memperhatikan sesungguhnya dari mana titik-titik keperluan penerima manfaat itu dipastikan dia tepat sasaran," kata Bachtiar, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Langkah ini dinilai mendesak menyusul adanya persoalan di lapangan terkait sebaran titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih bagaimana di daerah yang sebetulnya tidak memerlukan, artinya yang stuntingnya lebih kecil, ini bisa diprioritaskan lebih dulu pada posisi penerima manfaat atau stuntingnya yang lebih besar," tandasnya.

Garuda Institute juga menyesalkan munculnya kasus hukum dan dugaan korupsi di internal BGN yang sempat terjadi sebelumnya. Menurutnya, kasus tersebut mencederai tujuan utama program ini.

Selain itu, Bachtiar menyebut manajemen distribusi harus dirancang secara komprehensif sehingga mampu menjangkau seluruh anak sekolah yang membutuhkan perbaikan gizi tanpa mengabaikan wilayah-wilayah prioritas.

"Jadi ini juga bukan semata-mata persoalan stunting saja tapi mendukung terutama anak-anak sekolah yang kita kira perlu perkembangannya semakin baik," tegasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Happy Anggaran MBG Mau Dipangkas: Apalagi Dipotong Lebih Banyak

Evaluasi pada aspek operasional dan tata kelola di lapangan juga menjadi catatan serius. Mulai dari keterlambatan pengiriman, porsi makanan yang kurang, hingga kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa daerah.

Kendati menyoroti sejumlah kendala tersebut, Garuda Institute menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung program strategis nasional ini agar terus berjalan.

Program MBG dinilai sebagai instrumen vital jangka panjang yang efektivitasnya baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun perputaran ekonomi perdesaan.

"Kita harap tentunya semakin baik ke depan. Ini adalah investasi sumber daya manusia, investasi ekonomi juga dalam jangka panjang," tegasnya.

Desak Evaluasi Menyeluruh

Petugas mendistribusikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1Tamansari, Bogor, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Secara terpisah, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, mencontohkan adanya data yang menunjukkan distribusi fasilitas pendukung program belum sepenuhnya sejalan dengan daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Menurutnya, apabila tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting, maka pemerintah semestinya memusatkan perhatian pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

Load More