Dibalik Mandatori Biodiesel Sawit B50, Potensi Deforestasi Setara 22 Kali Luas Jakarta Mengintai

Suara.com - Pemerintah akan mulai menerapkan biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diklaim membawa manfaat besar, mulai dari penurunan emisi gas rumah kaca hingga penghematan devisa negara.

Di sisi lain, sejumlah organisasi lingkungan menilai peningkatan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit juga menyimpan risiko ekologis yang perlu diantisipasi.

Lantas, apakah B50 benar-benar ramah lingkungan atau justru berpotensi menimbulkan dampak baru terhadap hutan dan ketahanan pangan?

Klaim Pemerintah

Pemerintah menempatkan B50 sebagai salah satu instrumen penting dalam agenda transisi energi nasional.

Biodiesel ini merupakan campuran 50 persen solar dan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang diproduksi dari minyak sawit.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penggunaan B50 akan memberikan sejumlah manfaat, baik dari sisi lingkungan maupun perekonomian.

Salah satu target utamanya adalah menekan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan proyeksi pemerintah, implementasi B50 diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO).

Selain itu, berkurangnya konsumsi solar impor diperkirakan dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Baca Juga: B50 Dijual Mulai 1 Juli 2026, Apakah Biodiesel Sawit Aman untuk Mobil Diesel Lama ?

Pemerintah juga memperkirakan program tersebut akan memberikan nilai tambah sekitar Rp24,68 triliun bagi industri kelapa sawit nasional.

Dampak ekonomi lainnya adalah terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja bagi lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok sektor sawit dan energi.

Melalui kombinasi manfaat tersebut, pemerintah mengklaim B50 tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar alternatif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Ini Faktanya...

Meski menawarkan berbagai manfaat, rencana penerapan B50 juga mendapat perhatian dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Bersih (KTB).

Mereka menilai perluasan mandatori biodiesel harus disertai kajian lingkungan dan sosial yang lebih komprehensif.

1. Berpotensi meningkatkan kebutuhan lahan perkebunan sawit

Koalisi Transisi Bersih memperkirakan kebutuhan bahan baku biodiesel akan meningkat seiring naiknya porsi campuran biodiesel menjadi 50 persen.