- KPK batal memeriksa Fuad Hasan Masyhur pada Rabu (1/7/2026) karena sedang berada di luar negeri.
- Keterangan Fuad dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara empat tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji.
- KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur yang dijadwalkan menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Fuad telah mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena sedang berada di luar negeri.
“Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi saudara FHM konfirm tidak dapat hadir, karena sedang tidak berada di dalam negeri,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Padahal, keterangan Fuad dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara empat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tersebut.
“Sedianya pemeriksaan dibutuhkan guna melengkapi berkas penyidikan atas keempat tersangka dalam perkara ini,” jelas Budi.
Empat Tersangka Sudah Ditahan
Dalam perkara ini, KPK lebih dulu menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024.
Lima hari berselang, KPK juga menahan mantan staf khusus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga menjabat Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba.
Baca Juga: Mobil Jadi Instrumen Suap, KPK Sita Kendaraan Roda Empat dalam OTT di Kuansing
Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Kesadaran Jaminan Hari Tua: Jangan Jadikan Anak sebagai Dana Pensiun
-
Jakarta Akan Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT
-
Link Live Peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2026, Cek Jadwal dan Lokasinya
-
Purbaya Mau Tambah Layar Digital IFP ke Tiap Kelas di Sekolah, Janji Siapkan Anggaran
-
Purbaya Yakin PFII Bisa Tarik Dana Asing Lebih dari Rp 500 Triliun
-
Lengkap! Daftar Nama Anggota Paskibraka Nasional 2026 di Istana Negara
-
Daftar Harga HP Infinix Agustus 2026, Lengkap Seri Gaming hingga Entry Level
-
Bantuan Sembako dari Presiden Mulai Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Gempa NTT
-
BRI Peduli Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Gempa Bumi Flores
-
Membedah Tragisme Dosa Victor dalam Novel Frankenstein karya Mary Shelley