Waspada El Nino hingga 2027, Megawati Keluarkan Instruksi 'Siaga Satu' Pangan dan Air

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengambil langkah tegas dalam menghadapi ancaman krisis iklim global.

Megawati memimpin langsung Rapat DPP ke-59 guna merumuskan langkah strategis mitigasi bencana kekeringan serta kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

Rapat yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/7/2026) tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta jajaran Ketua DPP seperti Eriko Sotarduga dan Bintang Puspayoga.

Sekjen Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut telah dituangkan ke dalam instruksi resmi bagi seluruh kader.

"Dengan instruksi ini, partai menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi potensi fenomena El Nino dan ancaman musim kemarau panjang," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (1/7).

Urgensi langkah ini didasari oleh data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan BMKG yang memprediksi fenomena El Nino di Indonesia akan berlangsung cukup lama, yakni mulai Mei 2026 hingga Mei 2027.

Anomali suhu ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem yang mengancam produksi pangan nasional. Hingga akhir Juni 2026, sejumlah wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa telah melaporkan dampak kekeringan di sebagian besar zona musimnya.

"Ancaman nyata anjloknya pangan dan menyusutnya air akibat El Nino yang membentang setahun penuh inilah yang mendasari Ibu Megawati dan Partai bergerak cepat melakukan langkah mitigasi sedini mungkin melalui seluruh struktur partainya," kata Hasto.

Melalui Surat Instruksi No. 1110/IN/DPP//2026, DPP PDI Perjuangan secara resmi menggerakkan "Tiga Pilar Partai" (struktural, legislatif, dan eksekutif) untuk menjalankan delapan poin aksi tanggap darurat.

Baca Juga: Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?

Poin-poin tersebut meliputi edukasi hemat air, gerakan penyimpanan air (tandon/embung), mitigasi kekeringan di wilayah rawan, hingga pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Selain itu, kader diinstruksikan untuk melindungi sektor pertanian dengan mendorong pola tanam adaptif, menjaga kecukupan dan stabilitas harga pangan, serta mengedepankan solidaritas gotong royong melalui bakti sosial distribusi air bersih.

Langkah taktis ini sekaligus memperkuat instruksi sebelumnya, yaitu Surat Instruksi No. 180/IN/DPP//2025, yang berfokus pada penataan sumber daya air oleh kepala daerah kader PDI Perjuangan.

Dalam instruksi tersebut, Megawati menekankan pentingnya inventarisasi mata air dan peninjauan ulang kebijakan swasta agar pemanfaatan air mutlak untuk kepentingan rakyat sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menegaskan bahwa keseriusan partai dalam menangani isu lingkungan ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang.

"Ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak hanya bergerak saat bencana tiba, melainkan konsisten membangun ketahanan lingkungan yang kokoh demi kemakmuran rakyat Indonesia," kata Eriko.