7 Gubernur Berganti, Proyek Jalan Tembus Pasar Minggu-BIN Masih Tersandera Pembebasan Lahan

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadikan proyek jalan tembus sejajar rel kereta di kawasan Pasar Minggu yang melintasi Markas Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai prioritas penyelesaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Pramono di kawasan Latumenten, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).

Ia mengungkapkan telah berkali-kali menerima masukan dari warga terkait proyek yang mangkrak tersebut.

"Saya termasuk yang berkali-kali diberi masukan yang berkaitan dengan jalan yang sejajar dengan rel kereta. Jalan yang sejajar dengan rel kereta di Pasar Minggu, yang lewat BIN (Badan Intelijen Negara). Itu kan sudah tujuh gubernur nggak selesai-selesai," ujar Pramono.

Menurutnya, keputusan menjadikan proyek ini sebagai prioritas telah diambil dalam rapat internal yang digelar beberapa bulan lalu.

"Kemarin dalam rapat 2-3 bulan yang lalu, saya memutuskan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan karena sudah tujuh gubernur belum selesai. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu kemacetan yang ada di jalan sejajar Pasar Minggu dan juga di BIN akan berkurang," kata Pramono.

Di hadapan awak media, Pramono kemudian menagih kepastian jadwal penyelesaian proyek kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo.

Heru menjawab bahwa proses pembebasan lahan ditargetkan rampung tahun ini, disusul pembangunan fisik pada tahun depan.

"Untuk pembebasan insyaallah tahun ini, Pak. Fisik di tahun depan," ujar Heru Suwondo.

Baca Juga: Viral! Patwal RI 21 Pepet Mobil Warga di Senayan, Pengemudi Protes Dipaksa Berhenti

"Bener nih? Janji lho, di depan banyak orang lho. Tahun depan, janji?" timpal Pramono.

"Siap, Pak. Insyaallah selesai," jawab Heru.

Pramono menutup pernyataannya dengan menegaskan akan terus mengawal proyek ini hingga rampung.

"Saya akan selesaikan. Saya kalau sudah gini, saya tanyain terus pasti," ucapnya.

Proyek jalan tembus ini menghubungkan Jalan Rawajati Timur, Jalan Kemuning Raya, hingga Jalan Tanjung Barat Raya di sisi selatan Markas BIN.

Rencana pembangunannya telah digagas Dinas Bina Marga sejak era Gubernur Fauzi Bowo, namun tak kunjung tuntas hingga kini.

Pengerjaan sempat terhenti sejak 2018, dilanjutkan kembali hingga akhir 2019, lalu kembali terhenti akibat pandemi Covid-19.

Heru menyebut kendala utama proyek ini adalah pembebasan lahan yang baru mencapai sekitar 48 persen dari total 118 bidang tanah yang dibutuhkan hingga akhir 2025.

Jika target pembebasan lahan tahun ini meleset, pengerjaan fisik proyek pun berpotensi kembali tertunda.