Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran

Suara.com - Polemik lagu "Lelaki Langit, Lalanang Bejat" yang diciptakan Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein atau Om Zein terus menuai kritik. Lirik lagu tersebut dinilai mengandung bias gender dan merendahkan harkat perempuan.

Pengamat komunikasi dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kemarahan publik, terutama dari kalangan perempuan, merupakan hal yang wajar.

"Lirik lagu 'Lelaki Langit, Lalanang Bejat' memang bias gender. Lirik lagu itu jelas merendahkan harkat perempuan. Karena itu, wajar kalau banyak pihak, terutama perempuan, marah," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (2/7/2026).

Menurut Jamiluddin, sebagai kepala daerah, Saeful Bahri seharusnya menunjukkan empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan menjadikannya sebagai materi dalam karya yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu.

"Kalau menemukan ada perempuan yang masih SMP telah mengalami tujuh kali keguguran, seharusnya ia menunjukkan simpati, mencari tahu penyebabnya, dan mencarikan solusi," ujarnya.

Ia menegaskan, jabatan bupati menuntut seseorang untuk menjadi pelindung sekaligus pemberi solusi bagi masyarakat.

"Namanya bupati harusnya bisa mengayomi, melindungi, dan solutif bagi warganya," katanya.

Karena itu, Jamiluddin menilai tidak pantas apabila seorang kepala daerah justru menyampaikan narasi yang dinilai merendahkan warganya sendiri.

"Jadi, sangat tidak elok bila bupati justru mencemooh warganya, terutama perempuan. Bupati seperti ini tentu sangat tidak amanah dan bukan teladan bagi warganya," tegasnya.

Baca Juga: Musisi Ramai Kritik Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat Bupati Purwakarta, Beri Sindiran Menohok

Lebih lanjut, ia meminta Partai Gerindra sebagai partai tempat Saeful Bahri bernaung untuk mengambil sikap.

"Gerindra wajib menegur bupati tersebut. Sebab, bupati yang bias gender sangat tak layak menjadi pemimpin di negeri ini," ujarnya.

Selain itu, Jamiluddin juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran agar polemik serupa tidak terulang.

"Mendagri juga perlu menegur bupati tersebut. Sebab, bupati seperti itu hanya membuat antipati terhadap pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta," pungkasnya.