Heboh Hakim Tak Tanya Sikap Nadiem Usai Vonis, Menkum: Hak Hukum Terdakwa Tetap Melekat

Suara.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai tidak ada persoalan meski majelis hakim tidak meminta tanggapan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim setelah membacakan vonis 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook.

Menurut Supratman, hak terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan upaya hukum tetap tidak berubah karena undang-undang memberikan waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.

"Ditanya atau tidak, terdakwa punya waktu untuk menyatakan upaya hukum berikutnya," jelas Supratman dikutip dari ANTARA, Jumatv (3/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan Supratman di tengah sorotan terhadap jalannya sidang putusan Nadiem.

Sebelumnya, majelis hakim langsung menutup persidangan dan meninggalkan ruang sidang usai membacakan amar putusan tanpa meminta sikap terdakwa apakah menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga mempersilakan Komisi Yudisial (KY) maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) mengkaji apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses persidangan tersebut.

"Silakan saja kepada Komisi Yudisial ataupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mempelajari masalah ini apakah ada pelanggaran etika dalam beracara atau tidak," ungkap Yusril.

Sikap serupa juga disampaikan Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar.

Menurutnya, dalam praktik peradilan tidak ada masalah apabila hakim tidak langsung menanyakan sikap terdakwa setelah putusan dibacakan karena hak untuk menerima, pikir-pikir, maupun mengajukan banding tetap melekat selama tenggat waktu yang diatur undang-undang.

Baca Juga: Dissenting Opinion Jadi Kunci, Akankah Nadiem Makarim Lolos di Pengadilan Tinggi?

Dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022, Nadiem divonis 10 tahun penjara.

Ia juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp809,59 miliar subsider lima tahun penjara. Majelis hakim menyatakan perbuatannya menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,56 triliun

Baik Nadiem maupun Kejaksaan Agung kini sama-sama telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.