Rekam Jejak Kuntadi, 'Algojo' Kasus Timah Harvey Moeis Kini Jadi Calon Kuat Jampidsus

Suara.com - Nama Kuntadi sedang menjadi sorotan usai dirinya diusulkan menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Namanya diusulkan melalui surat yang mengatasnamakan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kuntadi bukan orang baru di lingkungan Korps Adhyaksa. Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) ini sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebelum menduduki jabatannya saat ini pada November 2025.

Mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2024.

Pernah Tangani Kasus Kakap

Saat menjadi Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Kuntadi sempat menangani perkara kelas kakap.

Salah satunya yakni penanganan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp20 triliun.

Kuntadi juga sempat memimpin penanganan perkara dalam dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam perkara ini, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Selain itu, Kuntadi turut mengawal penyidikan perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp 303 triliun.

Baca Juga: Kuntadi Selangkah Lagi Jadi Jampidsus, Keppres Ditargetkan Terbit Pekan Depan

Kasus tersebut menjadi perhatian luas karena menyeret Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung digadang-gadang telah mengusulkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Usulan tersebut buntut pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan tersebut.

Kuntadi diusulkan menempati jabatan Jampidsus, sementara dirinya saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

Kemudian, untuk menggantikan posisi Kepala Badan Pemulihan Aset, Kejagung mengusulkan nama Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Patris Yusrian.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet, selalu sekretaris tim penilai akhir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan dirinya belum mengetahui soal usulan penggantian dalam surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.