Usai Nobar Final Pildun, Ruangan Bupati Lombok Barat Disegel KPK, Keberadaan Bupati Jadi Misteri

Suara.com - Suasana pagi di pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Senin (20/7) mendadak tegang. Tanpa peringatan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Kejadian ini mengejutkan para pegawai yang baru saja memulai aktivitas kantor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengonfirmasi bahwa segel berlambang lembaga antirasuah tersebut sudah terpasang di pintu ruangan orang nomor satu di Lombok Barat itu sejak pagi buta.

"Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," ujar Saikhu saat ditemui di Gerung.

Kontras: Dari Euforia Bola ke Segel KPK

Yang membuat peristiwa ini semakin mengejutkan adalah fakta bahwa beberapa jam sebelumnya, Bupati Lalu Ahmad Zaini masih terlihat publik.

Ia bersama jajaran pejabat Pemkab sempat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati pada Senin subuh.

Namun, keceriaan usai laga final tersebut berubah drastis menjadi kepanikan saat jam kantor dimulai.

"Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," ucap Saikhu dengan nada tak percaya.

Baca Juga: Kasus Korupsi Petral, Sudirman Said Dicecar soal Pengadaan dan Penentuan Harga Minyak

Bupati Hilang Kontak

Teka-teki keberadaan Bupati semakin memuncak setelah pihak Sekda mencoba melakukan koordinasi.

Saikhu mengaku telah berupaya menghubungi Bupati melalui ajudannya, namun hasilnya nihil. Ponsel Bupati dipastikan sudah tidak aktif.

"Dikontak, sudah tidak aktif," ungkapnya singkat.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten belum bisa memastikan apakah penyegelan ini berkaitan langsung dengan "menghilangnya" sang Bupati secara tiba-tiba.

Dinas PU Juga Disasar

Aksi KPK ternyata tidak berhenti di ruang kerja Bupati. Di saat yang hampir bersamaan, tim penyidik juga melakukan penyegelan di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat yang lokasinya tak jauh dari kantor utama bupati.

Terkait rentetan peristiwa yang mengejutkan ini, Sekda Akhmad Saikhu memilih untuk bersikap hati-hati dan menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK.

"Kami belum bisa menyampaikan informasi apapun, baiknya kita menunggu resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini (penyegelan)," tutupnya. (Antara)