PBNU Punya Jaringan Luas, Menkeu Purbaya Sebut Siap Dukung Proyek Inisiasi NU

Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan strategis ini membahas penguatan kerja sama serta pemanfaatan jaringan luas NU untuk menyukseskan berbagai agenda nasional pemerintah.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa NU siap menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan akar rumput.

"Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat," ujar Gus Yahya.

Kolaborasi ini sejatinya bukan hal baru. Sejak akhir 2022, PBNU telah menjalankan berbagai program terukur, salah satunya Gerakan Keluarga Maslahat.

Namun, kali ini PBNU melangkah lebih jauh dengan menjajaki dunia investasi internasional.

"Kami tadi mengkonsultasikan dengan Pak Menteri Keuangan terkait regulasi, terkait channel-channel yang harus kami akses, dan apa saja norma-norma yang harus diikuti dalam soal investasi," tuturnya.

Gus Yahya memastikan langkah ini semata-mata demi kemaslahatan umat dan stabilitas negara. Ia bersyukur pemerintah menyambut baik niat tersebut.

"Alhamdulillah, Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini, karena apapun NU dalam semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain untuk membantu negara dan masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 196,5 T per Juni 2026, Klaim Aman Terkendali

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal hijau, terutama terkait peluang hilirisasi dan industrialisasi yang diinisiasi PBNU.

"Kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus, sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar. Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada dan terkendali, kita akan support apa yang dilakukan (atau) diinisiasi oleh NU," pungkas Menkeu. (Antara)