Jejak Karier Chairul Anwar, Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Tersangka Korupsi Pakan Satwa Rp10 M

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan sebelum kemudian dipercaya memimpin Kebun Binatang Surabaya pada 6 Oktober 2016 melalui penunjukan oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini.

Selama menjabat sebagai Dirut KBS, Chairul memimpin operasional kebun binatang, termasuk menghadapi tantangan pada masa pandemi Covid-19 ketika jumlah pengunjung menurun dan pengelolaan satwa menghadapi berbagai kendala.

Masa kepemimpinannya berlangsung hingga 2024 sebagai bagian dari dua periode jabatan direktur utama.

Di bidang pendidikan, Chairul Anwar menyandang gelar doktor di bidang Administrasi Publik dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Gelar tersebut diraihnya pada 2023 setelah berhasil mempertahankan disertasi yang membahas akuntabilitas kinerja pelayanan publik dengan menjadikan Kebun Binatang Surabaya sebagai studi kasus.

Dalam disertasinya, Chairul menilai Kebun Binatang Surabaya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan anggaran di KBS telah melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.

Namun, sekitar dua tahun setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Direktur Utama KBS, Chairul Anwar ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur.

Penyidik menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran operasional KBS selama periode kepemimpinannya, sementara proses hukum terhadap perkara tersebut masih terus berjalan.

Baca Juga: Gantikan Nanik, Sudaryono Bisa Bereskan BGN dalam Dua Bulan Saja

Sebagai tindak lanjut proses hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat Chairul Anwar dengan Pasal 603 primair atau Pasal 604 subsidair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, Chairul Anwar ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 21 Juli hingga 9 Agustus 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi tersebut.