Pakar Ingatkan Kepala BGN Jangan Cuma Awasi Dapur MBG: Rantai Pangan dari Petani Juga Harus Dijaga

Suara.com - Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dinilai menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pengawasan program tersebut diminta tidak hanya berfokus pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pakar kesehatan masyarakat Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama menekankan keamanan pangan dalam program MBG harus diawasi secara menyeluruh, mulai dari proses produksi bahan pangan hingga pengelolaan limbah setelah makanan dikonsumsi.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian Kepala BGN yang baru dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Pertama, kata dia, dengan memastikan prinsip utama bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dikonsumsi.

Untuk itu, Tjandra mengingatkan pentingnya menjadikan temuan ilmiah sebagai rujukan.

Ia menyinggung publikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Juni 2026 yang menunjukkan besarnya dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan masyarakat.

"Dapat dilihat dan dikaji publikasi WHO Juni 2026 'Unsafe food causes 866 million illness and 1.5 million death'," kata Tjandra di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Masukan kedua, lanjut Tjandra, perlunya pemahaman utuh terhadap rantai penyediaan makanan atau from farm to plate.

Baca Juga: Jadi Deputi Pengawasan BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel

Ia menegaskan, kualitas pangan tidak cukup dijaga di dapur SPPG maupun sekolah, melainkan sejak bahan pangan diproduksi hingga limbah makanan dikelola.

"Jadi yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah tetapi mulai dari pertanian/peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu tentu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya. Semua mata rantai harus terjaga baik," tutur Tjandra.

Selain itu, ia juga mendorong BGN mulai menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi sejak sekarang.

Menurut Tjandra, evaluasi tersebut setidaknya dilakukan melalui dua cara.

Pertama, survei kepuasan pengguna program, mulai dari murid, orang tua, guru, hingga pihak terkait lainnya. Kedua, melakukan studi kohort dalam jangka panjang untuk mengukur dampak kesehatan dari Program MBG secara ilmiah.

"Masukan ke tiga adalah agar sejak sekarang dilakukan dua jenis monitoring dan evaluasi," ucapnya.

Ia menilai pendekatan tersebut penting agar pengambilan kebijakan terkait MBG tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan program semata, tetapi juga pada bukti ilmiah.

"Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud 'evidence-based public policy', kebijakan publik berdasar bukti ilmiah," pungkasnya.