- KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima bupati di Jawa Tengah dari Januari hingga Juli 2026.
- Para bupati tersebut berasal dari Kabupaten Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, serta Pemalang dalam perkara berbeda.
- Kasus yang menjerat para kepala daerah itu meliputi dugaan suap, pemerasan, serta pengadaan barang dan jasa.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang 2026.
Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang cukup banyak disorot karena lima bupati dari wilayah tersebut terjaring operasi senyap KPK.
Kelima bupati tersebut berasal dari Kabupaten Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, dan Pemalang.
Mereka diamankan dalam perkara yang berbeda, mulai dari dugaan suap hingga pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Berikut lima bupati di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026.
1. Sudewo, Bupati Pati
Sudewo menjadi salah bupati pertama di Jawa Tengah yang terseret OTT KPK pada 2026.
Ia diamankan pada 19 Januari 2026 dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.
Kasus yang menjerat Sudewo berkaitan dengan praktik jual beli jabatan perangkat desa.
Ia disebut meminta tim suksesnya dan orang kepercayaannya mulai memalak calon perangkat desa. Tarif yang dipatok antara Rp165 juta hingga Rp225 juta.
Baca Juga: Dulu Janji di Depan KPK Tak Mau Korupsi, Bupati Pemalang Anom Malah Kena OTT
Namun ternyata angka tersebut sudah digelembungkan oleh Kades Karangrowo Suyono dan Kades Arumanis Sumarjiono dari semula Rp125 juta - Rp150 juta.
Selain itu, ia juga terlibat dalam dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) ketika masih menjabat sebagai anggota DPR.
2. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring OTT KPK pada Selasa, 3 Maret 2026.
Fadia terjaring kasus pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, salah satunya pengadaan outsourcing.
Fadia mendirikan perusahaan boneka atas nama keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya untuk memonopoli proyek outsourcing.
Perusahaan tersebut diketahui mendapat Rp46 miliar dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan sepanjang 2023-2026.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
Terkini
-
Tak Lagi Harmonis, 2 Pembalap Aprilia Perang Dingin Sejak GP Hungaria
-
5 Bupati di Jawa Tengah yang Terjaring OTT KPK dari Januari hingga Juli 2026
-
Nenek 78 Tahun Lolos dari Kepungan Api yang Hanguskan Dapur di Situbondo
-
Pengobatan 'Nikah Batin', Kakek di Inhu Cabuli Wanita Bersuami Berulang Kali
-
Gempa Bumi Jepang, Banyak Orang Masih Terjebak di Reruntuhan Aeon Mall Kumamoto
-
Profil Andi Tenri Walinonong, Ketua DPRD Bone Perempuan Pertama yang Viral Diduga Aniaya Staf
-
Imigrasi Sumut Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan
-
Harga Pangan 29 Juli 2026: Cabai, Minyak Goreng, dan Telur Ayam Kompak Naik
-
Timnas Indonesia vs Timor Leste, John Herdman: Lawan Dianggap Lemah Justru Paling Bahaya
-
Timnas Indonesia Bantai Kamboja di Piala AFF 2026, Kapten Persib Sampaikan Kritik