Anggota DPRD DKI Bongkar Dugaan Praktik Culas Trayek Mikrotrans: Saya Pernah Ditawari Rp4 Miliar

Suara.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh skema subsidi Public Service Obligation (PSO) pada layanan Mikrotrans.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya.

Ia menyoroti dugaan ketidakefektifan penggunaan anggaran hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan subsidi tersebut.

Menurut Hengky, skema buy the service yang selama ini diterapkan belum mendorong peningkatan kualitas layanan Mikrotrans.

Sebab, operator dibayar berdasarkan jarak tempuh armada, bukan berdasarkan jumlah penumpang yang diangkut.

“Yang dikejar kilometer, bukan pelayanan,” ujar Hengky, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Akibat skema tersebut, sejumlah armada tetap beroperasi meski penumpang yang diangkut minim.

Bahkan, DPRD DKI Jakarta menerima keluhan warga soal pengemudi yang mengabaikan calon penumpang demi mengejar target perjalanan harian.

Karena itu, Hengky meminta Dishub DKI Jakarta mengkaji ulang formula pembayaran subsidi Mikrotrans.

Baca Juga: DPRD DKI Desak Polisi Sikat Pembawa Sajam di Balik Tawuran Matraman

Tujuannya, agar layanan Mikrotrans lebih berorientasi pada kualitas layanan, efektivitas operasional, dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Hengky juga mendorong evaluasi jaringan rute Mikrotrans agar armada lebih difokuskan pada koridor dengan tingkat permintaan tinggi.

Di luar persoalan skema subsidi, Hengky turut mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pembukaan trayek baru Mikrotrans.

“Saya pernah ditawari Rp4 miliar untuk membuka trayek. Ini harus diusut,” tegas Hengky.

Ia menilai, dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius agar tata kelola subsidi transportasi publik di Jakarta berjalan transparan dan akuntabel.