News / Nasional
Rabu, 29 Juli 2026 | 16:56 WIB
Survei Dewan Ekonomi Nasional menemukan bahwa program Makan Bergizi Gratis berhasil membentuk ekosistem rantai pasok baru di berbagai daerah Indonesia. [Antara]
Baca 10 detik
  • Guru Besar UGM Sri Raharjo menyatakan kasus keracunan MBG terjadi akibat beban produksi SPPG yang terlalu besar.
  • SPPG baru yang langsung memproduksi ribuan porsi makanan setiap hari memicu risiko kesalahan pengolahan dan distribusi.
  • Sri menyarankan peningkatan kapasitas produksi dilakukan secara bertahap setelah melalui evaluasi keamanan pangan selama satu bulan.

Suara.com - Masih munculnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak bisa dilepaskan dari beban produksi yang harus ditanggung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Raharjo, menilai banyak SPPG menghadapi tuntutan produksi yang terlalu besar sebelum sistem dan kapasitas mereka benar-benar siap.

Menurut Sri, persoalan keamanan pangan akan semakin sulit dikendalikan ketika SPPG yang baru beroperasi langsung dibebani ribuan paket makanan setiap hari. Dalam kondisi tersebut, peluang terjadinya kesalahan pengolahan, pengawasan, hingga distribusi makanan menjadi jauh lebih besar.

"Kebijakannya itu bertahap, SPPG-nya pun juga jangan ujug-ujug (tiba-tiba), SPPG baru lahir langsung dikasih beban 3.000 (porsi), ngawur itu," kata Sri dikutip, Rabu (29/7/2026).

Dapur SPPG (jabarprov.go.id)

Ia menjelaskan, setiap SPPG memiliki batas kemampuan produksi aman yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, fasilitas, peralatan, hingga sistem pengendalian mutu yang dimiliki. Ketika kapasitas itu dipaksa berlipat ganda demi mengejar target program, risiko gangguan keamanan pangan ikut meningkat.

"Nah, kalau dia hanya karena ingin keuntungan, terutama mungkin dari mitranya atau yayasannya yang punya SPPG, padahal dibebani dua kalinya, tiga kalinya, itu kan risiko keamanan pangannya menjadi semakin tinggi, di luar kemampuannya yang wajar untuk menangani itu," ungkapnya.

Sri menilai pendekatan bertahap seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengembangan MBG. Dapur SPPG yang baru berdiri perlu diberi kesempatan membuktikan bahwa sistem produksi mereka mampu berjalan aman dan konsisten sebelum kapasitasnya ditingkatkan.

"Jadi SPPG pun ketika baru beroperasi, meskipun juru masaknya hebat, ahli gizinya hebat, atau pengelolanya hebat, itu ya belum tentu dengan fasilitas yang baru, ya, dengan keadaan yang baru, itu langsung hebat semua, gitu loh," ujarnya.

Skema yang lebih masuk akal adalah memulai produksi dalam jumlah terbatas, kemudian dievaluasi secara berkala. Jika selama periode tertentu tidak ditemukan masalah keamanan pangan maupun keluhan dari penerima manfaat, kapasitas produksi baru bisa ditambah secara bertahap.

Baca Juga: BGN Siapkan Portal MBG, Orang Tua Bisa Pantau Menu dan Gizi Anak

Proses peningkatan kapasitas harus didasarkan pada hasil evaluasi nyata di lapangan, bukan sekadar target administratif. Catatan produksi, kualitas makanan, keamanan pangan, hingga respons penerima manfaat perlu menjadi indikator sebelum SPPG diberi tanggung jawab yang lebih besar.

"Nah mestinya, ini bertahapnya juga termasuk coba memproduksi 500 (porsi), jalan 1 bulan. Bagaimana pengelolaannya? Bagaimana catatan-catatannya? Bagaimana respons dari penerima manfaat," ucapnya.

"Misalnya aman, sebulan tidak terjadi kejadian keracunan, misalnya. Itu kan paling tidak sudah memunculkan kepercayaan bagi si SPPG-nya bahwa cara-cara produksi mereka itu sudah benar," imbuhnya.

Belum lagi soal tekanan waktu yang dihadapi SPPG dalam memenuhi jadwal distribusi MBG. Ketika volume produksi terlalu besar dan pasokan bahan baku datang terlambat, proses pengolahan makanan berpotensi berlangsung terburu-buru sehingga membuka celah terjadinya kesalahan.

Sri mengatakan berbagai keterbatasan yang dihadapi SPPG saat ini tidak sepenuhnya berasal dari pengelola di lapangan. Banyak persoalan muncul karena kebijakan perluasan MBG dilakukan terlalu cepat.

Akibatnya, kapasitas produksi belum tumbuh seiring dengan target yang ditetapkan pemerintah.

"Nah, keterbatasan ini itu kan belum tentu maunya SPPG, kan? Ini kan buah dari kebijakan dari BGN yang terlalu tergesa-gesa untuk memberikan MBG dalam jumlah banyak, ya, ke siswa dan bumil, dalam waktu singkat," ujarnya.

Oleh karena itu, Sri mengingatkan agar orientasi program tidak hanya berfokus pada percepatan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, keberhasilan MBG seharusnya diukur dari kemampuan menyediakan makanan yang aman dan berkualitas, bukan sekadar banyaknya porsi yang berhasil dibagikan setiap hari.

"Orientasinya itu kan menyediakan MBG-nya supaya bergizi, ya harus aman dulu kan, harus aman," tandasnya.

Load More