News / Nasional
Rabu, 29 Juli 2026 | 21:17 WIB
Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (tengah) berjalan usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (2/7/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/bar]
Baca 10 detik
  • Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kembali berkas perkara pencemaran nama baik dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
  • Pelimpahan dilakukan pada 28 Juli 2026 setelah jaksa memperbaiki surat dakwaan sesuai putusan sela majelis hakim.
  • Sidang perdana dengan nomor perkara baru tersebut dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 mendatang.

Namun, jaksa menggunakan dua undang-undang berbeda secara bersamaan. Dua undang-undang tersebut yakni Pasal 310 ayat (1) berdasarkan KUHP lama dan Pasal 433 ayat (1) KUHP baru.

Sebab, majelis hakim menilai hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

“Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Tifa Fauziah Tyassuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada Penuntut Umum,” kata hakim.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Tifa dengan sejumlah pasal dan ayat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada fitnah dan pencemaran nama baik.

Selain itu, dakwaan juga berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Load More