News / Nasional
Kamis, 30 Juli 2026 | 18:15 WIB
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo. (Suara.com/Hiskia)
Baca 10 detik
  • Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menyatakan pemilihan vendor telekomunikasi nasional menghadapi dugaan tekanan dari Amerika Serikat pada Kamis, 30 Juli 2026.
  • Perjanjian ART yang belum diratifikasi DPR dikhawatirkan membatasi vendor asal China dan mengganggu prinsip kompetisi terbuka dalam lelang.
  • Rimawan meminta pemerintah menjaga transparansi agar pemilihan vendor mengutamakan kepentingan nasional serta efisiensi pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi.

Risiko terhadap Pembangunan Infrastruktur Digital

Dari sisi pembangunan infrastruktur, Rimawan menilai pemilihan vendor berdasarkan kepentingan geopolitik, bukan kompetisi terbuka, dapat berdampak terhadap biaya investasi.

Apabila operator harus menggunakan vendor dengan biaya lebih tinggi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada masyarakat melalui kenaikan tarif layanan data.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk "kolonialisasi digital" apabila keputusan bisnis dipengaruhi kepentingan eksternal, bukan pertimbangan efisiensi ekonomi.

Rimawan juga mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap industri nasional, seperti meningkatnya biaya digitalisasi bagi pelaku UMKM, berkurangnya transfer teknologi (technology spillover), hingga melemahnya industri elektronika dan telekomunikasi nasional apabila persaingan menjadi terbatas.

Selain itu, ia menyebut terdapat potensi risiko diplomatik apabila kebijakan tersebut memicu respons dari negara lain, termasuk China.

Minta Pemerintah Jaga Transparansi

Rimawan mendorong pemerintah memastikan seluruh proses pemilihan vendor dilakukan secara transparan dan mendapat pengawasan yang ketat.

Menurutnya, keputusan akhir harus mengutamakan kepentingan nasional, efisiensi pembangunan jaringan, serta perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi dan digital Indonesia.

Baca Juga: Pakar UGM Nilai Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi Salah Arah

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari infrastruktur strategis nasional sehingga proses pemilihan vendor harus dilakukan dengan prinsip kompetisi sehat dan bebas dari intervensi geopolitik.

Pemerintah, kata Rimawan, perlu memastikan pembangunan ekosistem digital Indonesia tetap mandiri serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Load More