Selat Hormuz Makin Panas Meski Donald Trump Batalkan Serangan ke Iran

Suara.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih membara meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk menunda operasi militer skala besar ke wilayah Iran. Kebijakan pembatalan serangan ini ternyata belum mampu mengurai kemacetan parah armada kapal niaga yang terjebak di kawasan Selat Hormuz.

Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memegang kendali penuh atas lalu lintas maritim di koridor utara maupun selatan perairan strategis tersebut. Seluruh kapal niaga asing kini diwajibkan mengantongi izin khusus dari pasukan bersenjata Teheran untuk dapat melintasi jalur distribusi energi dunia itu.

Langkah penundaan gempuran militer ini diambil Washington setelah mengklaim adanya sinyal positif terkait kesepakatan pembukaan akses pelayaran serta penghentian ancaman nuklir. Namun, kubu militer Teheran menilai manuver retorika Washington tersebut hanyalah bagian dari taktik perang urat syaraf belaka.

Pjs Menteri Pertahanan Iran, Majid Ebn-e-Reza, menegaskan bahwa klaim penarikan ancaman dari pihak lawan disampaikan dalam konteks operasi psikologis dan perang perhitungan.

Brigadir Jenderal tersebut mengimbau seluruh angkatan bersenjata untuk tidak melonggarkan pengawasan.

“Kami tidak akan terkejut ataupun bersikap pasif.”

Komando militer Iran sebelumnya telah menebar ancaman akan menghancurkan aset-aset vital milik Amerika Serikat dan sekutunya jika infrastruktur sipil mereka diserang. Situasi pelik ini mendorong Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melancarkan diplomasi telepon guna meredam eskalasi militer yang kian memanas.

Upaya mediasi internasional yang melibatkan Pakistan, Qatar, Oman, hingga Turki sejauh ini masih belum membuahkan hasil nyata bagi kedua belah pihak. Kegagalan kesepakatan nota kesepahaman bulan Juni lalu justru memicu kembali aksi saling serang dan pengetatan blokade di kawasan Red Sea serta Bab al-Mandeb.

Warga sipil di Teheran merespon pembatalan serangan ini dengan dingin karena sudah terbiasa dengan pola retorika politik dramatis yang kerap dilontarkan Washington. Masyarakat lokal kini lebih mengkhawatirkan dampak buruk kerusakan ekonomi domestik yang terus memburuk akibat sanksi internasional dan defisit anggaran negara.

Baca Juga: Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya

Seorang warga Teheran barat bernama Rana mengungkapkan ketakutannya kepada media mengenai potensi gempuran susulan.

“Saya khawatir mereka akan menghantam pusat perkotaan lagi dalam waktu dekat, tetapi kami tidak memiliki pilihan atas apa yang terjadi selanjutnya,” tuturnya.

Kondisi dalam negeri Iran sendiri makin memprihatinkan setelah krisis pembayaran gaji staf pengajar perguruan tinggi negeri mulai mencuat ke publik. Presiden Masoud Pezeshkian bahkan harus turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan kendala pencairan dana operasional pendidikan tersebut.

Di sisi lain, Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, memilih tidak menampakkan diri ke publik semenjak diangkat menggantikan ayahnya yang gugur dalam pertempuran. Keputusan menyembunyikan keberadaan pimpinan tertinggi ini diambil murni berdasarkan pertimbangan protokol keamanan tingkat tinggi.

Media lokal Hamshahri mengabarkan bahwa rekaman suara sekalipun sengaja ditahan agar pihak musuh tidak dapat menganalisis lokasi persembunyian melalui akustik ruang. Langkah isolasi ini dinilai sangat krusial guna menghindari pelacakan intelijen asing selama masa perang berlangsung.

Guna mengantisipasi ancaman pembunuhan pimpinan di masa depan, Anggota Parlemen Iran Ali Khezrian mengusulkan pembangunan fasilitas pertahanan khusus di dalam perut bumi.

“Kita harus mampu menjaga para pemimpin dan pejabat tetap aman di bawah tanah dan di perut gunung agar tidak terbunuh,” tegasnya.

Isu blokade Selat Hormuz dan penundaan serangan militer AS berakar dari pembatalan kesepakatan tukar guling fasilitas pelayaran dengan pencabutan sanksi minyak pada Juli lalu. Kegagalan kompromi tersebut menyebabkan Selat Hormuz kembali menjadi area panas pertempuran maritim yang mengancam stabilitas pasokan energi global.