Temui Wamensos, Empat Bupati Siap Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Suara.com - Empat kepala daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru datang ke kantor Kemensos untuk menegaskan kesiapan daerah masing-masing dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” ujar Agus Jabo kepada Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan Bupati Buru Ikram Umasugi. 

Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan program yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan,” tegasnya.

Urgensi program ini terlihat dari masih tingginya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.

“Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah,” katanya.

Sebagai solusi, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school dan fasilitas berstandar unggulan. Selain memperoleh pendidikan, siswa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan (snack), laptop, hingga delapan stel seragam.

“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.

Baca Juga: Kemensos Bentuk TP2SR, Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Menurutnya, sistem boarding school dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang layak. Melalui sistem tersebut, siswa memperoleh lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif untuk belajar sekaligus membangun karakter. 

Agus Jabo menegaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyekolahkan anak. Karena itu, pemerintah menjalankan intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat dengan menyekolahkan anak, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga agar perubahan yang dihasilkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga juga memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.

Lantaran itu Agus Jabo juga mengajak pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan.

“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun mulai diwujudkan melalui kesiapan penyediaan lahan di sejumlah wilayah.