Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

Ia menambahkan, penghapusan posisi wakil kepala daerah tidak serta-merta membuat pemerintahan daerah kehilangan struktur pelaksana.

Saat ini sudah terdapat sekretaris daerah beserta dinas, badan, dan perangkat daerah lain yang memiliki fungsi pemerintahan masing-masing.

Maka dari itu, fungsi pemerintahan sudah dapat dioptimalkan melalui struktur yang ada tanpa harus mempertahankan dua jabatan politik di pucuk pemerintahan daerah.

"Jadi ini yang berkurang adalah justru porsi politik yang ada di daerah," katanya.

Kendati demikian, wacana tersebut tidak boleh berhenti pada penghapusan jabatan semata. Wawan menegaskan bahwa pmerintah perlu terlebih dahulu menata ulang tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan seluruh fungsi pokok pemerintahan tetap dapat berjalan tanpa keberadaan wakil kepala daerah.

"Namun, perlu diawali dengan tadi ya, evaluasi yang sifatnya menyeluruh," ujarnya.