Transisi Energi Berwajah Hijau Jadi Modus Baru Perampasan Ruang Hidup

Suara.com - Agenda transisi energi dan proyek strategis nasional yang digadang-gadang pemerintah kini secara terbuka disorot sebagai modus perampasan ruang hidup model baru.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi hasil 'Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim' di Fakultas Hukum UGM.

Dalam kesempatan tersebut, akademisi dan koalisi masyarakat sipil membongkar bagaimana kebijakan berlabel hijau justru kerap melestarikan pemiskinan struktural serta kriminalisasi terhadap warga terdampak.

Akademisi Fakultas Hukum UGM, Totok Dwi Diantoro, mengungkap ironi ketika praktik manipulasi hukum dan destruksi lingkungan dibungkus rapat atas nama proyek strategis dan transisi energi.

"Ironisnya, seluruh praktik tersebut justru kerap dilegitimasi atas nama proyek strategis dan transisi energi," kata Totok saat membacakan deklarasi di Fakultas Hukum UGM, Selasa (11/8/2026).

Selain itu, Totok turut menekankan bahwa transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebatas pergantian teknologi semata, melainkan harus benar-benar menjamin keberlanjutan ekologis serta menghapus ketimpangan sosial di masyarakat.

"Keberhasilannya tidak cukup diukur dari pergantian teknologi, kapasitas energi terbarukan, atau penurunan emisi, tetapi juga dari hilangnya ketimpangan dan terjaminnya hak masyarakat serta keberlanjutan ekologi," tandasnya.

Proyek-proyek energi terbarukan seperti geothermal hingga hilirisasi industri dinilai kerap mengeksploitasi ruang hidup warga dengan menunggangi narasi penyelamatan lingkungan.

Praktik ini dinilai sangat kontradiktif sebab klaim transisi energi justru diwarnai oleh penggusuran, kerusakan ekologis, penindasan aparat, bahkan jatuhnya korban jiwa di berbagai daerah.

Baca Juga: Pemulihan Ekosistem Palsu Mengintai di Balik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lasma Natalia Panjaitan, menegaskan bahwa perubahan nama proyek dari energi fosil ke energi terbarukan sama sekali tidak mengubah sifat represifnya jika hak-hak dasar masyarakat terus diabaikan.

"Ketika transisi energi mengabaikan hak masyarakat, merampas tanah, merusak ekologi, dan memobilisasi aparat untuk membungkam penolakan, maka transisi tersebut bukanlah transisi yang adil, melainkan reproduksi perampasan ruang hidup dengan wajah baru," tegas Lasma.

Guna memuluskan perampasan berwajah baru tersebut, negara dinilai sengaja memakai pendekatan sekuritisasi dan militerisasi untuk membungkam kritik.

Pangan, energi, dan kawasan hutan dinarasikan sebagai isu keamanan nasional semata demi melegitimasi pengerahan aparat kepolisian dan TNI di wilayah-wilayah konflik agraria.

Kritik tersebut diperkuat dengan sejumlah contoh konflik di sektor energi.

"Proyek panas bumi di (Gunung) Gede Pangrango mengancam penghidupan sekitar 25.000 warga dan 94 mata air. Di Poco Leok, 22 warga dikriminalisasi. Di Sorik Marapi, 5 warga tewas akibat paparan gas," ungkapnya.