Perempuan Adat Gelar Aksi Tolak PSN Mbay Lambo, Aparat: Wah Saya Lagi Nonton Film Porno

Suara.com - Aksi Kamisan ke-921 yang digelar pada Kamis (20/8/2026) kembali menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan.

Dalam aksi tersebut, Aurel, mahasiswi Kriminologi Universitas Indonesia (UI), menyoroti intimidasi hingga kriminalisasi yang disebut dialami masyarakat adat yang menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay Lambo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menyinggung salah satu bentuk perlawanan para mama saat berupaya menghalau tim survei yang datang ke lokasi. Para perempuan adat disebut membuka pakaian bagian atas sebagai bentuk protes.

Aurel juga menyoroti respons aparat terhadap aksi tersebut.

"Wah saya lagi nonton film pornografi," kata Aurel menirukan ucapan salah satu aparat, dalam orasinya pada Aksi Kamisan ke-921, dikutip suara.com, Kamis (20/8/2026).

"Bayangkan itu yang dilakukan aparat, aparat itu tidak pernah peduli pada kita." tegas Aurel

Aurel mengatakan, penolakan warga bukan berarti mereka menolak pembangunan.

"Jadi perempuan adat di sana atau bisa kita panggil para mama, penolakan yang mereka lakukan bukan karena mereka adalah orang-orang yang anti pembangunan,mereka setuju dengan kehadiran PSN Bendungan Mbay Lambo Nusa Tenggara Timur yang hadir untuk mensejahterakan hidup mereka," ujar Aurel.

Aurel mengatakan, masyarakat adat menolak lokasi pembangunan bendungan yang berada di tiga desa, yakni Desa Labolewa, Desa Ulu Pulu, dan Desa Rembutowe.

Baca Juga: Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Pulau Palue NTT

Ia mengaku sempat mewawancarai warga yang melakukan penolakan pada April dan Mei lalu.

Menurutnya, lokasi yang dipilih pemerintah berpotensi menenggelamkan ketiga desa tersebut.

"Ada apa lokasi yang dipilih pemerintah, jadi lokasi tersebut yang dipilih pemerintah akan menenggelamkan 3 desa tersebut," katanya.

Bagi masyarakat adat, kehilangan tanah berarti kehilangan lebih dari sekadar tempat tinggal.

"Sedangkan bagi mereka yang merupakan masyarakat adat, kehilangan tanah bukan hanya kehilangan rumah, berarti mereka kehilangan tempat bercocok tanam, berkebun, mereka kehilangan sumber mata pencaharian mereka dan itu semua akan tenggelam karena hadirnya pembangunan bendungan," ujar Aurel.

Menurut Aurel, keberadaan PSN beserta regulasi yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan justru dinilai dapat membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.