Kalimantan Disebut Setengah Neraka, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi kebakaran yang kian tidak terkendali dan telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Daniel memberikan gambaran ekstrem mengenai kondisi di lapangan saat ini yang telah mengancam kesehatan dan perekonomian warga secara masif.

"Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas (hotspot) di Kalimantan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan titik panas tertinggi yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya terpaku pada penyajian data statistik semata.

“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.

Dampak Karhutla dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas pendidikan. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan akibat kepungan kabut asap pekat.

Baca Juga: Donasi NTT Masih Berjalan, Melanie Subono Menuju Kebakaran Hutan Kalimantan

Selain itu, jarak pandang di beberapa titik seperti Banjarbaru dilaporkan hanya tersisa 10 meter, yang memicu terjadinya kecelakaan transportasi darat.

"Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.

Persoalan ini bahkan telah menjadi isu internasional, di mana polusi asap lintas batas menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup dan Singapura mengeluarkan peringatan bagi warganya.

Menanggapi hal itu, Daniel mendesak pengerahan kekuatan penuh di lapangan.

“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.

Selain pemadaman fisik, ia mendorong penggunaan teknologi untuk memanipulasi cuaca sebelum kemarau mencapai titik kulminasi.