- Pemerhati militer Made Supriatma mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena meresmikan 204 satuan baru TNI pada Senin (5/10/2026).
- Made Supriatma menilai pemekaran struktur TNI dilakukan tanpa konsultasi publik serta mengabaikan posisi Indonesia sebagai negara maritim.
- Made Supriatma mendesak penghapusan komando teritorial dan meminta TNI fokus pada pertempuran tanpa melibatkan diri dalam sektor non-militer.
Suara.com - Pemerhati militer dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, memberikan catatan kritis dalam peringatan HUT ke-81 TNI.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pertahanan negara tidak bisa sekadar mengandalkan pembesaran struktur organisasi dan penambahan personel semata.
Menurutnya Indonesia membutuhkan format pertahanan yang mampu menjawab ancaman secara lebih strategis dan tidak hanya mengandalkan fungsi militer.
"Urusilah aja pertahanan dengan baik. Indonesia ini harus dipertahankan dengan secara smart ya pintar," kata Made ditemui usai diskusi Forum Cik Ditiro, Peringatan! 81 Dikomando, Senin (5/10/2026).
Made menilai pembesaran serta pemekaran struktur maupun fungsi TNI saat ini dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dan partisipasi bersama rakyat Indonesia.
Padahal, rancangan reformasi militer di masa lalu yang digagas oleh elemen sipil terbukti memberikan dampak positif bagi konsolidasi demokrasi dan profesionalisme prajurit.
"Sangat disesalkan bahwa TNI dibesarkan, dimekarkan secara luar biasa, secara organisasional dan fungsi tanpa memkonsultasikannya dengan rakyat Indonesia. Ini yang enggak bisa di ini (terima). Iya betul bahwa ini adalah soal rahasia, tapi di level strategi semua orang harus berpartisipasi," tegasnya.
"Ada sesuatu yang sudah sangat jauh keluar dari rel yang harus kita kembalikan lagi," imbuhnya.
Diketahui dalam dalam upacara HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dan penambahan 6 Kodam baru.
Di tengah masifnya pembentukan ratusan batalyon teritorial baru tersebut, Made mendesak evaluasi total terhadap konsep komando teritorial itu. Terlebih ketika satuan tersebut turut berperan pada pembangunan dan ketahanan pangan.
"Komando teritorial itu menurut saya lebih bagus dihapuskan aja. Kita fokus pada persoalan tempur," ujarnya.
Selain itu, dominasi pengembangan matra darat dan komando teritorial dinilai tidak sejalan dengan realitas geografis Indonesia sebagai negara maritim.
"Jadi kalau menurut saya karena kita negara maritim, perkuatlah angkatan laut, kenapa harus membuat angkatan darat yang begitu kuat, iya kan," tandasnya
Made turut menyoroti ketiadaan pembahasan strategi besar pertahanan nasional yang transparan di tengah pembengkakan jumlah jabatan perwira dan struktur organisasi baru.
Kebijakan pemekaran tersebut dianggap berjalan tanpa pertimbangan strategis jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun publik.
Dalam kesempatan ini, ia mengingatkan agar institusi militer tidak ditarik keluar dari tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara, termasuk pelibatan dalam sektor non-militer seperti program pertanian.
Langkah mengorbankan prajurit untuk agenda domestik-ekonomi dikhawatirkan mengaburkan profesionalisme TNI demi kepentingan politik kekuasaan semata.
"Jangan korbankan tentara untuk hal-hal seperti ini yang kita tahu persis bahwa ini sebenarnya adalah hal-hal politik ya untuk melanggengkan kekuasaan sebuah pemerintahan. Ini yang benar-benar melenceng sekarang," pungkasnya.