Desil Bansos Bikin Gaduh, 81 Tahun Merdeka tapi Data Kemiskinan Masih Kacau

Suara.com - Penggunaan indikator desil dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos) memicu gelombang kritik terhadap kapabilitas pemerintah dalam mengelola data kemiskinan nasional.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti kekacauan yang ditimbulkan oleh penetapan kategori desil tersebut di tengah masyarakat.

Kebijakan ini dinilai bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan cerminan dari bobroknya tata kelola pengentasan kemiskinan yang terus berulang tanpa penyelesaian nyata.

"Desil ini sudah membuat kegaduhan yang luar biasa dan ini kelihatan bahwa pemerintah tidak punya kemampuan manajerial mengelola data kemiskinan kita. Bayangkan kita sudah 81 tahun, kita masih berkutat pada data kemiskinan dan itu pun salah," kata Media ditemui Suara.com usai kajian di Masjid UGM, Kamis (27/8/2026).

Menurut Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan itu, ketidakmampuan negara dalam merumuskan data akurat merupakan bentuk kegagalan fatal yang tidak lagi bisa ditoleransi dengan alasan teknis pembenahan data.

"Jadi mau bagaimanapun berkilah pemerintah bahwa ini butuh waktu membangun data kemiskinan, no. Ini sudah gagal sejak lama gitu. Ini gagal gak cuman dari segi teknis metodologis ya, tapi juga gagal dari segi substansi perjuangan membangun masyarakat khususnya mengentaskan kemiskinan," tegasnya.

Kritik tajam turut diarahkan pada rumitnya pendekatan metodologi yang digunakan pemerintah. Padahal, kata dia, skema pengelompokan warga miskin seharusnya dirancang secara sederhana agar efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, Media menyoroti tertutupnya rincian penghitungan desil dari akses publik. Hal tersebut kemudian memunculkan kecurigaan kuat bahwa indikator ini sengaja dimanipulasi sebagai alat efisiensi anggaran bansos secara sepihak.

"Saya khawatir bahwa desil-desilan ini yang kemudian diatur sedemikian rupa, yang bahkan tidak bisa diakses oleh publik metodologi detil penghitungannya, itu hanya digunakan sebagai jalan untuk menekan jumlah penerima bansos," ujarnya.

Baca Juga: DPR Tak Perlu Tunggu Desember untuk Sahkan RUU Perampasan Aset

Kekhawatiran itu, disebutkan Media, semakin relevan karena anggaran bansos di Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Maka itu, perubahan klasifikasi melalui desil dikhawatirkan berdampak pada masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kemudian dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria.

"Jadi pengurangan atau mengakali desil untuk menggeser pengguna bansos agar tidak menerima lagi ini sangat menyakitkan buat saya," tuturnya.

Pemerintah didesak untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas dugaan manipulasi data ini dan bertindak cepat membereskan karut-marut penetapan desil di lapangan.

"Pemerintah harus menjawab kecurigaan itu dan semoga saja saya salah, tapi yang pasti sekarang kekacauan ini harus diselesaikan," pungkasnya.