-
Rencana pembabatan Hutan Maju dan Gillman demi perumahan memicu aksi penolakan warga Singapura.
-
Petisi penolakan berhasil mengumpulkan 60.000 tanda tangan dan menghimpun ribuan massa di Speakers Corner.
-
Pemerintah Singapura berjanji memperluas porsi kawasan hijau yang disisakan meski proyek perumahan tetap berjalan.
“Mereka tidak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, jadi saya pikir saya harus melakukan sesuatu,” kata Victoria.
Melalui wadah digital tersebut, para ahli dan warga bekerja sama menelaah kajian dampak lingkungan formal serta merumuskan masukan resmi kepada otoritas terkait.
Organisasi SG Climate Rally (SGCR) juga turut memobilisasi massa dan menggelar kegiatan penelusuran rekam jejak sejarah hutan bersama warga.
Rachel Tan, pengorganisasi SGCR, menilai adanya peningkatan kesadaran berpolitik dan keberanian warga dalam mengekspresikan pandangan mereka.
“Kita perlahan-lahan makin dewasa sebagai sebuah masyarakat secara umum, dalam hal modal kewargaan, pengetahuan politik, dan keberanian kita dalam menyuarakan pendapat politik ini,” ungkap Tan.
Bagaimana Pemerintah Singapura Merespons Penolakan Ini?
Pemerintah Singapura bergeming dengan alasan keterbatasan lahan di tengah tingginya permintaan hunian bagi publik. Angka lonjakan penduduk yang mencapai rekor 6,11 juta jiwa menjadi argumen utama otoritas untuk melanjutkan pembukaan lahan.
Menteri Negara Pembangunan Nasional Alvin Tan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat adalah prioritas yang sulit dihindari.
“Pilihan kami lebih sempit dibandingkan dengan pilihan yang dihadapi negara-negara yang lebih besar. Oleh karena itu, kami harus memanfaatkan lahan kami yang terbatas sebaik-baiknya,” tutur Tan dalam sidang parlemen.
Kendati demikian, besarnya tekanan publik memaksa pemerintah menjanjikan penyesuaian porsi area hijau yang disisakan dari rencana awal.
Pemerintah berkomitmen memperluas kawasan konservasi di atas batas minimum awal sebesar 40 persen di Gillman Barracks dan 35 persen di Hutan Maju.
“Kami akan menghitung persis berapa banyak lagi sisanya, namun kita harus menerima bahwa ini berarti kita hanya dapat membangun lebih sedikit rumah di kedua lokasi tersebut bagi sesama warga Singapura,” tambah Tan.
Konflik antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan pelestarian alam sejatinya bukan hal baru bagi Singapura. Sejak 1967, Singapura mengusung citra sebagai "Kota Taman" melalui tradisi penanaman pohon yang diinisiasi oleh Lee Kuan Yew dan kini dilanjutkan dengan slogan "City in Nature".
Singapura juga terikat dalam Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use bersama lebih dari 130 negara untuk menghentikan deforestasi pada 2030. Namun, tingginya ketergantungan pada reklamasi dan pembukaan lahan kerap bertabrakan dengan komitmen lingkungan tersebut.
Sebelumnya, penolakan publik serupa berhasil menyelamatkan sebagian Hutan Dover seluas 33 hektar yang akhirnya dialihfungsikan menjadi taman alam. Selain isu Hutan Maju dan Gillman, rencana penggabungan pulau-pulau selatan melalui pengerukan pasir juga memicu keprihatinan atas kerusakan terumbu karang serta warisan sejarah suku Orang Laut.
Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, warga seperti Joanne Teoh memilih untuk terus merekam kondisi hutan sebelum area tersebut berubah wajah.
“Saya tidak boleh melewatkan momen bersama burung-burung itu, jadi saya memilih mendengarkan simfoni mereka,” ucap Teoh.
Ia pun menutup pandangannya dengan kalimat yang menggambarkan keterikatan emosional warga dengan alam sekitarnya.
“Anda hanya berduka jika Anda pernah mencintai dengan sangat dalam,” tutup Teoh.