Tak Tepat Sasaran! BGN Coret 1.653 Sekolah Elite dari Program MBG

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai tidak tepat sasaran.

Mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan sekolah elite swasta bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengarahkan program MBG kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional," ungkap Sudaryono kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Sebagai gantinya, penyaluran MBG akan diprioritaskan ke sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Sudaryono mencontohkan masih banyak satuan pendidikan di Maluku dan Papua yang belum mendapatkan program MBG.

"Wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," ucapnya.

Untuk memperluas penerima manfaat, BGN akan terlebih dahulu membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah sasaran.

"Sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," katanya.

Baca Juga: Gibran Perintahkan Sekolah Aktifkan UKS dan Gandeng Puskesmas Hadapi Dampak Karhutla

Berdasarkan pemutakhiran data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terdapat 30 kabupaten yang berstatus sebagai daerah tertinggal atau wilayah 3T. Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting tinggi dan sangat tinggi antara lain berada di Papua Tengah sebesar 39,4 persen, Papua Pegunungan 37,3 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 37 persen, dan Sulawesi Barat 35,4 persen.