- Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial mengungkap ribuan keluarga di Jakarta terancam kehilangan bantuan sosial akibat ketidaksesuaian penetapan desil pada Selasa (22/9/2026).
- Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menyerahkan 4.600 data pengaduan keluarga kepada Kementerian Sosial di Jakarta pada Kamis (17/9/2026).
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf berjanji menindaklanjuti data sesuai dan memperluas verifikasi lapangan tingkat akar rumput di Jakarta Pusat.
Suara.com - Ribuan keluarga di Jakarta terancam kehilangan akses bantuan sosial akibat ketidaksesuaian penetapan desil.
Persoalan ini bukan sekadar angka yang keliru dalam basis data. Bagi perempuan miskin, penyandang disabilitas, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga, kesalahan penetapan desil dapat berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang mereka butuhkan.
Ketika Angka Tak Sesuai Kondisi Sebenarnya
Persoalan desil kembali mencuat setelah Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial (JAPS) menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026).
Perwakilan Perempuan Mahardhika, Vivi Widyawati, menegaskan perempuan miskin menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak ketika penetapan desil tidak akurat.
“Begitu nilai bantuan itu ditentukan berdasarkan angka, berdasarkan desil, apalagi tidak sesuai, maka yang menanggung mayoritasnya adalah rakyat miskin dan juga perempuan miskin,” kata Vivi.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum yang sama ketika sejumlah organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran mengenai dampak ketidaksesuaian data sosial ekonomi.
Mengapa Desil Menentukan Akses Bantuan
Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga yang lebih tinggi.
Kategori ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyaluran sejumlah program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Karena itu, ketidaksesuaian penetapan desil dapat berpengaruh terhadap status seseorang dalam daftar penerima bantuan.
Rumah tangga yang tercatat pada kelompok desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berisiko tidak mendapatkan bantuan yang semestinya diterima.
Data yang Tak Selalu Mengikuti Perubahan Kondisi Warga
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembaruan data yang belum selalu mengikuti perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Kondisi sebuah rumah tangga dapat berubah dalam waktu relatif cepat, sementara pembaruan data di lapangan membutuhkan proses.
Persoalan juga muncul ketika kondisi fisik rumah menjadi salah satu indikator penilaian. Kondisi rumah tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya.
Korban Kekerasan Rentan Kehilangan Akses Layanan
Dampak ketidaksesuaian desil juga disoroti dalam konteks korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.
Para korban dapat membutuhkan layanan kesehatan dan dukungan psikologis segera setelah mengalami kekerasan. Namun, perubahan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) akibat persoalan data dapat memengaruhi akses mereka terhadap layanan tersebut.
Perempuan Mahardhika menilai persoalan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kesalahan dalam basis data.
“Ketika PBI-nya dicabut, maka otomatis korban KDRT, kekerasan seksual itu kemudian tidak lagi bisa mengakses layanan psikologi, melakukan visum dan sebagainya,” tutur Vivi.
Penyandang Disabilitas Juga Menyoroti Persoalan Desil
Persoalan serupa disampaikan Pertuni DKI Jakarta terkait penyandang disabilitas netra, baik yang mengalami low vision maupun totally blind.
Perwakilan DPD Pertuni DKI Jakarta, Firman, menjelaskan bahwa banyak penyandang disabilitas masih tinggal bersama keluarga dan bukan di rumah milik sendiri.
Kondisi rumah yang dinilai layak, menurut dia, dapat membuat penyandang disabilitas yang tinggal di dalamnya masuk ke kelompok desil enam hingga sepuluh, meski kondisi ekonomi pribadi mereka tidak mencerminkan penilaian tersebut.
Pertuni meminta agar penyandang disabilitas dapat masuk dalam kategori desil satu hingga lima tanpa terhambat kondisi fisik rumah yang tidak mencerminkan kemampuan ekonomi mereka.
“Kami menyampaikan sikap agar seluruh disabilitas masuk ke dalam desil 1 sampai 5,” tegas Firman.
4.600 Data Keluarga Jakarta Masuk Pengaduan
Persoalan desil di Jakarta juga mencuat setelah Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Sosial pada Kamis (17/9/2026).
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, mengatakan KWJK menyerahkan data sebanyak 4.600 keluarga yang dikumpulkan dari sejumlah posko pengaduan warga.
“Dari total data yang dikirim itu 4.600,” kata Joko dalam pertemuan lanjutan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Senin (21/9/2026).
Setelah dilakukan pemadanan, jumlah tersebut menyusut menjadi 2.900 keluarga karena ditemukan sejumlah data ganda.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 406 keluarga yang berada pada desil satu hingga empat akan langsung diproses untuk pembukaan rekening penyaluran bansos.
Sementara itu, data lainnya masih harus ditelusuri lebih lanjut karena ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari desil yang belum sesuai dengan kondisi warga hingga catatan khusus seperti indikasi judi daring dan kepemilikan aset.
Pemerintah Janji Lakukan Verifikasi Lapangan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses pemadanan data tidak semata-mata dilakukan untuk menentukan desil, tetapi juga untuk memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Gus Ipul seusai bertemu dengan KWJK.
Ia mengatakan data yang telah sesuai akan segera ditindaklanjuti melalui berbagai program perlindungan sosial, baik dari Kemensos maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai langkah awal, Kemensos berencana menggelar pertemuan dengan pengurus RT di delapan kecamatan dan 44 kelurahan di Jakarta Pusat untuk memperluas proses verifikasi hingga tingkat akar rumput.
Organisasi Masyarakat Sipil Desak Perbaikan
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam JAPS mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data tersebut.
Perwakilan JAPS, Lita, mengatakan pihaknya bahkan mempertimbangkan langkah hukum apabila tuntutan perbaikan tidak ditindaklanjuti.
“Kami akan melakukan berbagai tindakan gugatan judicial review yang berkaitan dengan desil,” ujarnya.
Bagi kelompok masyarakat sipil, persoalan ketepatan desil bukan sekadar urusan administrasi. Ketepatan data menentukan apakah warga yang membutuhkan dapat memperoleh perlindungan sosial dan layanan yang menjadi haknya.
Pada akhirnya, angka dalam basis data dapat memiliki dampak nyata terhadap kehidupan warga. Bagi perempuan miskin, korban kekerasan, dan penyandang disabilitas, ketidaksesuaian penetapan desil dapat berarti berkurangnya akses terhadap bantuan maupun layanan kesehatan yang mereka butuhkan.