- Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial mengancam menempuh jalur hukum pada Selasa, 22 September 2026.
- Aktivis Lita Anggraini menyatakan ancaman tersebut dilayangkan jika pemerintah tidak merespons tuntutan perbaikan pendataan desil.
- Bentuk langkah hukum yang disiapkan meliputi gugatan judicial review serta gugatan massal sektor perlindungan sosial.
Suara.com - Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial (JAPS) mengancam menempuh jalur hukum jika tuntutan mereka terkait persoalan desil tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti pemerintah.
JAPS menyiapkan gugatan judicial review hingga gugatan massal yang mencakup sejumlah sektor perlindungan sosial.
Aktivis hak-hak perempuan dan pekerja rumah tangga (PRT), Lita Anggraini, mengatakan langkah tersebut akan ditempuh apabila pemerintah tidak merespons tuntutan yang disampaikan JAPS.
“Jadi kalau sampai tuntutannya tidak didengar, tidak dipenuhi, tidak ditindaklanjuti, tidak direspons oleh pemerintah, kami akan melakukan berbagai tindakan gugatan judicial review yang berkaitan dengan desil,” kata Lita dalam konferensi pers Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial, Selasa (22/9/2026).
Tuntutan JAPS berkaitan dengan persoalan pendataan dan penetapan desil yang dinilai berdampak terhadap akses masyarakat terhadap perlindungan sosial.
Mereka meminta pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memperbaiki data dan memastikan penetapan desil sesuai dengan kondisi masyarakat.
Tak berhenti pada judicial review, Lita mengatakan pihaknya juga menyiapkan gugatan secara massal.
Gugatan tersebut akan mencakup anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Gugatan massal termasuk gugatan terhadap anggaran kesehatan anggaran pendidikan dan perlindungan sosial yang lain,” ujarnya.
JAPS pun menempatkan respons pemerintah terhadap tuntutan mereka sebagai penentu langkah selanjutnya. (Reporter : Agustin Dwi Anggraini)