- Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika menyampaikan kritik terkait penetapan desil bantuan sosial pada Selasa (22/9/2026).
- Pencabutan status Penerima Bantuan Iuran berdampak pada hilangnya akses layanan kesehatan bagi korban kekerasan.
- Perempuan Mahardhika mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan penetapan desil yang merugikan rakyat miskin.
Suara.com - Perempuan Mahardhika menyoroti penetapan desil yang dinilai dapat berdampak terhadap akses bantuan bagi masyarakat miskin, termasuk perempuan miskin.
Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika mengatakan persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika bantuan ditentukan berdasarkan angka desil yang tidak sesuai dengan kondisi penerima.
“Begitu nilai bantuan itu ditentukan berdasarkan angka, berdasarkan desil, apalagi tidak sesuai, maka yang menanggung mayoritasnya adalah rakyat miskin dan juga perempuan miskin,” kata Vivi dalam konferensi pers Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial, Selasa (22/9/2026).
Vivi kemudian menyoroti dampak persoalan tersebut terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.
Menurutnya, perubahan status bantuan, termasuk ketika Penerima Bantuan Iuran (PBI) dicabut, dapat memengaruhi akses korban terhadap layanan kesehatan.
“Ketika PBI-nya dicabut, maka otomatis korban KDRT, kekerasan seksual itu kemudian tidak lagi bisa mengakses apa namanya, kesehatan mereka ya,” ujarnya.
Vivi menjelaskan layanan yang dapat dibutuhkan korban mencakup penanganan atas kondisi yang dialami setelah kekerasan.
“Mengakses layanan psikologi, melakukan visum, meluka fisik, dan sebagainya,” katanya.
Karena itu, Vivi menilai persoalan tersebut tidak dapat ditunda dan meminta pemerintah segera menyelesaikannya.
“Sehingga menurut saya tidak bisa ditunda. Kita semua sebagai orang rakyat miskin yang ada di sini maupun siapapun, kita harus menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalannya,” tegasnya. (Reporter: Agustin Dwi Anggraini)