- Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan UU Reforma Agraria memprioritaskan petani dan masyarakat adat di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
- Undang-undang tersebut dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum serta redistribusi aset bagi masyarakat rentan yang lama menggarap lahan.
- Sekjen AGRA Saiful Wathoni mengkritik sempitnya makna konflik, minimnya akses pasar, serta multitafsirnya subjek hukum undang-undang tersebut.
"Drafnya kami banyak hal yang kemudian kami kritisi dari situ. Pertama adalah bahwa kami melihat ada upaya untuk mengecilkan, mengecilkan dari makna reforma agraria hanya pada penanganan konflik," kata Saiful.
Menurutnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada penanganan konflik, melainkan harus menjamin kesejahteraan kaum tani melalui kejelasan kepemilikan tanah.
"Yang kedua itu memastikan bagaimana aksesnya terhadap penataan produksi sampai kemudian bagaimana aksesnya terhadap pasar hasil produksinya. Itu cita-cita reforma agraria yang kami pahami. Tetapi dalam undang-undang yang sudah disahkan melalui draf yang kami pahami dan kami baca, yang kami baca dan pelajari, makna itu sangat sedikit ya, sangat sempit kemudian tersirat gitu," ujarnya.
Selain itu, Saiful menyoroti persoalan penetapan objek dan subjek reforma agraria.
Ia menilai sebagian besar objek yang ditetapkan merupakan tanah yang sudah dikuasai rakyat dan sebatas membutuhkan legalisasi, bukan redistribusi.
Saiful juga mengatakan, ada potensi penyalahartian terkait poin subjek reforma agraria dalam aturan tersebut.
"Kemudian subjeknya, dalam subjek reforma agraria yang kami baca dari draf itu, itu sangat multitafsir. Terutama pada pengertian tentang bahwa perkumpulan bisa menjadi bagian dari subjek, ya. Karena di situ tidak tegas, tidak jelas menyatakan perkumpulan seperti apa, serikat apa, koperasi apa, paguyuban apa, perkumpulan apa. Sehingga ini sangat mungkin, sangat mudah untuk disalahartikan," katanya.