Iran Ancam Perluas Perang ke Samudra Hindia Jika AS dan Israel Kembali Menyerang

Suara.com - Militer Iran bersiap memperluas arena pertempuran hingga ke Samudra Hindia jika Amerika Serikat dan Israel nekat melancarkan agresi militer susulan. Peringatan keras ini menjadi sinyal eskalasi baru dari Teheran setelah gertakan langsung dari Washington mengancam keberadaan negara tersebut.

Yahya Rahim Safavi, penasihat senior dari elit pimpinan tertinggi Iran, menegaskan bahwa kesiapan tempur Teheran kini telah mencapai tingkat tertinggi. Pembukaan front pertempuran baru di wilayah perairan internasional siap dieksekusi guna merespons potensi agresi blok barat.

“Karena konflik telah menyebar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz ke Laut Merah, ada kemungkinan bahwa, sebagai respons terhadap perang yang lebih besar, garis depan akan meluas lebih jauh hingga mencapai Samudra Hindia dan mungkin lebih jauh lagi,” kata Yahya Rahim Safavi dalam sebuah video yang dirilis oleh kantor berita Fars Iran, dikutip dari AFP.

Langkah antisipasi ini diambil sebagai respons atas kalkulasi skenario terburuk yang dirancang komando militer Iran. Keterlibatan milisi Houthi di Yaman yang berhasil mengamankan jalur pelayaran strategis Laut Merah turut memperkuat posisi tawar Teheran di kawasan.

“Saya harus menyatakan di sini bahwa jika AS memulai perang baru, front baru yang berpusat di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb mungkin akan terbuka di depan mata mereka,” tegasnya.

Pernyataan bersiaga penuh tersebut mencetus beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka melontarkan gertakan pemusnahan terhadap Teheran. Dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Trump membela serangan gabungan AS dan Israel yang membombardir Iran sejak akhir Februari lalu.

Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan akhir dengan Teheran kemungkinan baru tercipta setelah agenda pemilihan umum sela AS pada November mendatang usai. Pemimpin AS itu memberikan pilihan ekstrem antara kesepakatan damai komprehensif atau kehancuran total bagi militer Iran.

"Akankah kesepakatan tercapai dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya?" katanya, dikutip dari BBC.

"Atau haruskah aku memusnahkan Republik Islam dan melakukannya dengan cepat, tanpa memberi mereka kesempatan untuk membunuh dan menghancurkan orang dan negara lagi? Haruskah aku mengirim mereka ke neraka?" sambungnya.

Menindaklanjuti ketegangan yang membara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendadak menggelar pertemuan tertutup dengan utusan khusus AS Steve Witkoff serta Jared Kushner pada Selasa (22/9/2026). Pertemuan tingkat tinggi di New York ini diakui Trump berlangsung intensif selama tiga jam dan membuahkan rencana dialog lanjutan.

Sinyal diplomasi perdana pasca-runtuhnya gencatan senjata Juni lalu ini justru menuai gelombang penolakan keras dari internal parlemen Teheran. Parlemen menilai diplomasi sepihak di New York tersebut justru memperlihatkan gestur kelemahan di mata musuh.

Ebrahim Rezaei, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mempertanyakan kewenangan diplomasi Araghchi tanpa mandat utuh pembuat kebijakan. Ia menilai diplomasi di tengah gertakan musuh bisa merugikan posisi kedaulatan nasional Iran.

“Menteri luar negeri harus menjelaskan atas dasar otorisasi dan kebijakan apa pertemuan beliau dengan perwakilan musuh agresor dilakukan? Syarat-syarat Iran telah dikomunikasikan kepada AS dan menjadikan pertemuan ilegal sebagai alasan dengan dalih syarat-syarat tertentu tidak menghasilkan apa pun selain tanda kelemahan,” kata anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen, Ebrahim Rezaei dalam sebuah unggahan di X.

Ia menambahkan bahwa ranah keamanan dan kebijakan luar negeri tidak boleh dijadikan ajang eksperimen spekulatif oleh segelintir pejabat. Parlemen dipastikan akan menginterpellate kementerian terkait untuk meminta pertanggungjawaban politik.

“Kebijakan luar negeri dan keamanan nasional bukanlah arena untuk tindakan gegabah. Di parlemen, kami akan memenuhi kewajiban hukum kami untuk membela kepentingan bangsa Iran dan mengatasi masalah ini,” sambungnya.

Ketegangan tajam antara Iran dan blok AS-Israel berakar dari rentetan serangan militer terbuka yang memuncak sejak akhir Februari lalu. Hubungan kedua belah pihak semakin memburuk setelah kesepakatan gencatan senjata yang sempat tercapai pada Juni lalu runtuh total tanpa hasil konkret.

Ancaman pemusnahan dari Presiden Donald Trump serta respons tegas militer Iran kini menempatkan kawasan Teluk dan Selat Bab al-Mandeb dalam status bahaya tinggi. Ketidakpastian politik di internal Iran dan tekanan pemilu sela AS diperkirakan akan terus memicu eskalasi militer hingga akhir tahun.