- Ekonom Wijayanto Samirin menilai kebijakan pemerintah salah arah akibat data statistik yang tidak sesuai realita lapangan.
- Standar garis kemiskinan nasional Rp699 ribu dinilai terlalu rendah dan dapat melonjak menjadi 64 persen jika menggunakan standar Bank Dunia.
- Penurunan biaya logistik menjadi 14 persen terjadi karena perubahan metodologi BPS, bukan karena efisiensi nyata di lapangan.
Suara.com - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara klaim keberhasilan pemerintah dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Ketidaksesuaian ini dinilai bersumber dari penggunaan data statistik yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Menurut Wija, sapaan akrabnya, pengelolaan kebijakan nasional saat ini ibarat sebuah kapal besar yang dijalankan dengan penunjuk arah yang keliru. Sehingga, berpotensi membawa dampak buruk bagi ratusan juta rakyat Indonesia.
"Jadi Indonesia itu salah arah, karena kapal kita yang penduduknya 280 juta itu dikemudikan oleh nakhoda dan timnya dengan guidance, kompas, dan segala petunjuk yang salah," kata Wija dalam acara yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bertajuk '1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi' di FEB UGM, Jumat (25/9/2026).
Ketimpangan paling mencolok terlihat pada penetapan garis kemiskinan nasional yang saat ini berada di kisaran Rp699.235 per kapita per bulan.
Jika Indonesia mengadopsi standar Bank Dunia dengan menetapkan batas kemiskinan sekitar Rp1,5 juta, maka tingkat kemiskinan nasional diperkirakan akan melonjak drastis hingga menyentuh angka 64 persen.
Sebagai pembanding di tingkat regional, negara tetangga seperti Vietnam yang memiliki tingkat pendapatan per kapita setara dengan Indonesia sudah berani menerapkan batas garis kemiskinan yang jauh lebih realistis bagi warganya.
"Mari kita bandingkan dengan Vietnam, Vietnam sudah berani menggunakan garis kemiskinan Rp1,5 juta untuk masyarakat perkotaan, Rp1,2 juta rupiah untuk masyarakat desa. Ini Vietnam, yang GDP per kapita-nya hampir sama dengan kita, 5.000 US dolar per kapita per tahun," tegasnya.
Selain masalah indikator kemiskinan, kata Wija, anomali data juga ditemukan pada perhitungan biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mendadak mencatat penurunan biaya logistik secara signifikan dari kisaran 24-25 persen menjadi 14 persen.
Namun, penurunan drastis tersebut terjadi bukan karena efisiensi di lapangan, melainkan akibat perubahan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas dengan menghilangkan komponen ekspor dan impor dari variabel standar global.
"Pemerintah kita tiba-tiba menolkan itu, sehingga angkanya turun dari 25 ke 14 (persen) seketika dan kalau dibandingkan secara global, itu juga akan tidak apple-to-apple," ujarnya.
Atas dasar itu, Wija mendesak agar pembenahan akurasi data statistik segera dijadikan prioritas utama. Tanpa perbaikan indikator dan kompas kebijakan yang benar, kepemimpinan nasional dinilai akan terus membawa arah pembangunan ke jalur yang keliru.
"Sehingga, sebelum kita betul-betul memperbaiki kompas, memperbaiki kualitas dan akurasi data, siapapun yang menjadi nakhoda itu akan menjalankan kapal ini ke arah yang salah," tandasnya.
"Apalagi kalau nakhoda itu, nakhoda yang tidak mau mendengar siapapun. Jadi perbaikan data statistik merupakan satu prioritas utama," imbuhnya.
Foto: Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.