- Kementerian Imipas menonaktifkan lima pejabat Lapas Cibinong pada 26 September 2026 akibat temuan fasilitas mewah.
- Penonaktifkan kelima pejabat struktural tersebut dilakukan menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman RI di lapas tersebut.
- Kelima pejabat yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap asal-usul fasilitas dan pihak yang bertanggung jawab.
Evaluasi yang diminta Ombudsman mencakup berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan, termasuk aturan yang berlaku serta sumber daya manusia yang bertugas di lapas.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan juga menilai evaluasi perlu menyentuh aspek regulasi dan petugas, mulai dari jajaran pimpinan lapas hingga penjaga.
Ombudsman membuka peluang berkolaborasi dengan Kemenimipas untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan.
Lembaga tersebut juga menyambut usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra agar media dapat melakukan pengecekan langsung ke Lapas Cibinong.
Menurut Ombudsman, pengecekan tersebut dapat menjadi penyeimbang atas temuan yang telah disampaikan. Kemenimipas juga dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai keberadaan bangunan dan fasilitas yang ditemukan.
Sidak Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong dilakukan pada Rabu (23/9/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan terpisah dengan fasilitas seperti televisi, sofa, pendingin ruangan atau AC, hingga kulkas.
Ombudsman juga menemukan dugaan fasilitas berbentuk klaster tersebut dikomersialkan atau disewakan kepada narapidana.
Temuan tersebut masih didalami untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta bagaimana fasilitas dan bangunan tersebut bisa berada dan digunakan di dalam kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.