- Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau dan meminta maaf kepada korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Batang pada Senin, 28 September.
- Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis gratis di rumah sakit hingga benar-benar pulih dari keluhan kesehatan yang dialami.
- Guru Besar UPI Cecep Darmawan menyatakan investigasi objektif diperlukan untuk memperbaiki sistem program Makan Bergizi Gratis secara konkret.
Suara.com - Penanganan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup berhenti pada penanganan korban dan permintaan maaf pemerintah. Investigasi harus menghasilkan perbaikan konkret apabila ditemukan kelemahan atau kelalaian dalam pelaksanaan program.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan perbaikan harus dilakukan berdasarkan temuan investigasi mengenai penyebab persoalan.
“Jika ditemukan adanya kelemahan atau kelalaian, harus ada koreksi yang jelas. Jika ditemukan bahwa persoalannya berada pada aspek tertentu, aspek tersebut harus diperbaiki,” kata Cecep dikutip dari Antara, Rabu (30/1/2026).
Menurut Cecep, keterbukaan pemerintah dalam mengakui persoalan, mengungkap penyebab, bertanggung jawab terhadap dampak, serta memperbaiki sistem menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Dalam setiap program publik yang menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kepentingan masyarakat, akuntabilitas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar, apalagi ketika muncul persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” kata Cecep.
Ia juga menyoroti langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang datang langsung menemui korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga.
“Saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan empati,” kata Cecep.
Namun, menurut Cecep, respons tersebut perlu dilanjutkan dengan investigasi yang objektif dan berbasis bukti. Investigasi diperlukan agar pemerintah tidak mengambil kesimpulan sebelum penyebab persoalan diketahui secara jelas.
“Transparansi juga bukan berarti pemerintah harus tergesa-gesa membuat kesimpulan. Justru transparansi berarti proses investigasi dilakukan secara objektif, berbasis bukti, dan hasilnya disampaikan secara terbuka setelah fakta-faktanya cukup,” ujarnya.
Cecep mengatakan hasil investigasi seharusnya menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah perlu memperbaiki aspek yang menjadi sumber persoalan agar kejadian serupa tidak berulang.
Sebelumnya, Wapres Gibran meninjau korban dugaan keracunan makanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limpung dan Puskesmas Bawang, Kabupaten Batang, pada Senin (28/9).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Ia juga memastikan korban mendapatkan penanganan medis hingga pulih tanpa terbebani biaya pengobatan.
"Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang, tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan," kata Wapres.
Di RSUD Limpung, Gibran juga berdialog dengan salah satu pasien anak, Arsenio, yang telah menjalani perawatan selama empat hari.
Kasus tersebut kini menjadi ujian terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan mekanisme penyediaan dan distribusi makanan berjalan sesuai standar. Menurut Cecep, penyelesaian persoalan harus diarahkan tidak hanya untuk menangani dampak, tetapi juga memperbaiki sistem berdasarkan hasil pemeriksaan.