- DPR menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri baru untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Pelantikan resmi Komjen Suyudi Ario Seto dijadwalkan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis.
- ISESS menyatakan pergantian Kapolri menjadi ujian komitmen pembenahan tata kelola serta reformasi internal kepolisian.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan jenderal bintang tiga tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (1/10/2026) siang ini di Istana Negara, Jakarta.
Pergantian pimpinan Korps Bhayangkara ini menjadi sinyal penting mengenai arah kebijakan serta keberlanjutan agenda reformasi kepolisian ke depan.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa momentum ini merupakan ujian nyata komitmen Presiden dalam membenahi tata kelola Polri.
"Dan yang terpenting pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian orang, tetapi ujian apakah Presiden benar-benar ingin mengubah cara Polri dikelola," kata Bambang saat dihubungi Suara.com, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bambang, keberhasilan pimpinan baru tidak diukur dari sekadar pengungkapan kasus hukum. Melainkan dari keberanian melakukan pembersihan internal dan pembenahan tata kelola.
Sejumlah persoalan mendasar seperti pungutan liar, keberadaan backing, hingga sistem promosi jabatan yang belum meritokratis mendesak untuk segera diselesaikan.
"Ada sejumlah PR besar yakni penguatan pengawasan, reformasi sistem promosi dan mutasi agar lebih meritokratis, penanganan pungli dan backing, penataan anggota Polri yang bertugas di luar struktur, peningkatan akuntabilitas penegakan hukum, serta penguatan netralitas Polri dari kepentingan politik," ujarnya.
Ia bilang hambatan paling mendasar yang harus diruntuhkan oleh pimpinan baru terletak pada kebiasaan buruk yang sudah lama mengakar di dalam organisasi.
"Tantangan terbesarnya adalah mengubah kultur organisasi, bukan sekadar mengganti struktur," tegasnya.
Mengingat banyaknya pekerjaan rumah yang belum tuntas, Bambang meminta Komjen Suyudi untuk tidak menghabiskan energi pada pembuatan jargon atau program baru.
"Suyudi tidak perlu sibuk mencari program baru. Pekerjaan rumahnya sudah jelas, membersihkan internal Polri, membangun meritokrasi, memperkuat pengawasan, menata penugasan di luar struktur, menjaga netralitas, dan memastikan penegakan hukum yang akuntabel," tuturnya.
Jika pergantian kepemimpinan ini tidak diikuti oleh perbaikan tata kelola, ISESS memperingatkan bahwa agenda reformasi kepolisian hanya akan menjadi rutinitas pergantian rezim semata.
"Kalau hanya pergantian figur, reformasi Polri akan kembali menjadi pergantian rezim kepemimpinan tanpa perubahan fundamental," tandasnya.