-
Rendi Apriyanto WNI asal Natuna tewas diserang drone Ukraina saat menjadi tentara bayaran Rusia.
-
Almarhum tergiur kontrak 600 juta rupiah dan mengira hanya ditugaskan mengurus bagian logistik militer.
-
Jenazah Rendi belum bisa dievakuasi karena situasi medan perang garis depan masih sangat berbahaya.
Suara.com - Rendi Apriyanto, pemuda asal Ranai Darat, Kabupaten Natuna, gugur di medan perang usai bergabung sebagai tentara bayaran Rusia untuk divisi logistik. Kematian WNI yang sebelumnya bekerja di Filipina ini mengonfirmasi rumor duka yang sempat merebak di tengah masyarakat Kepulauan Riau.
Serangan pesawat nirawak Ukraina menghantam rombongan Rendi hingga menewaskan delapan personil seketika di garis depan pertempuran. Peristiwa tragis pada akhir September 2026 ini membuka tabir praktik perekrutan tenaga kerja asing menjadi personel tempur di Eropa Timur.
Kepastian musibah tersebut menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga yang sempat memberikan izin resmi pendaftaran. Nilai kontrak fantastis mencapai ratusan juta rupiah menjadi alasan utama almarhum memberanikan diri mengambil pekerjaan berisiko tinggi tersebut.
Suasana haru menyelimuti kediaman orangtua korban di Kelurahan Ranai Darat saat kerabat berdatangan menyampaikan belasungkawa. Ruskamal bersama istrinya, Eniyanti, membagikan kisah perjalanan hidup putra mereka yang berubah drastis sejak merantau.
Karier almarhum bermula dari teknisi penyedia jasa telekomunikasi di kampung halaman sebelum dipindahtugaskan ke Kota Batam. Usai mengundurkan diri, pemuda Natuna ini merambah ke Pulau Jawa hingga akhirnya mengantongi pekerjaan instalasi listrik di Filipina.
"Sejak 2022, Rendi memang tidak pernah pulang ke Natuna," ujar Eniyanti, dikutip dari Batamnews.
Masa kontrak kerja listrik di Filipina sempat diperpanjang setelah korban memperbarui dokumen dan transit singkat di Jakarta. Komunikasi mengejutkan kemudian terjadi pada awal tahun 2026 ketika korban mengabarkan perpindahan posisinya ke kawasan Eropa Timur.
Rendi bertolak ke Rusia bersama tujuh rekan sesama pekerja asal Indonesia untuk mendaftarkan diri dalam satuan militer. Pihak keluarga sejatinya telah mengetahui proses pendaftaran tersebut dan menyepakati lembar persetujuan yang disyaratkan penjamin di Rusia.
Imbalan finansial sebesar 600 juta rupiah untuk durasi tugas enam bulan menjadi penawaran yang diterima oleh almarhum. Korban berulang kali meyakinkan orang tuanya bahwa tugas yang diembannya tidak melibatkan pertempuran langsung di garis depan.
"Kami kaget. Tapi Rendi menenangkan kami. Katanya mereka hanya direkrut untuk logistik, bukan untuk berperang," kata Ruskamal.
Penempatan pada unit logistik memberi harapan bagi keluarga bahwa almarhum akan aman hingga masa tugasnya selesai. Korban bahkan sudah menyusun rencana untuk kembali ke tanah air pada April 2027 setelah menyelesaikan periode kontrak keduanya.
Namun, eskalasi konflik di daerah pertempuran memaksa penyesuaian penugasan lapangan yang menempatkan unit logistik di area berbahaya. Pesan terakhir diterima pihak keluarga pada pertengahan September 2026 sebelum almarhum bergerak menuju zona tempur utama.
Satu-satunya penyintas dari kelompok tersebut memberikan kabar duka usai menjalani perawatan intensif oleh tim medis Rusia. Rekan korban mengonfirmasi bahwa seluruh kelompok penugasan mereka dihantam serangan drone udara milik pasukan Ukraina.
"Kami mendapat kabar duka ini dari kawan Rendi. Ada delapan orang dari Filipina yang mendaftar sebagai tentara bayaran di Rusia secara bersamaan," terang Ruskamal.
Proses pemindahan jenazah korban dari lokasi kejadian hingga kini belum dapat dilaksanakan oleh otoritas setempat. Sengitnya kontak senjata di garis depan membuat zona perjatuhan drone masih sangat berbahaya untuk dijangkau tim penyelamat.
Pihak keluarga di Ranai Darat kini hanya bisa menunggu kepastian serta bantuan dari instansi pemerintah terkait. Harapan besar ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dan perwakilan Diplomatik Rusia agar dapat membantu mengembalikan jasad almarhum.
Riwayat perjalanan Rendi dari seorang teknisi daerah hingga menjadi tentara bayaran menjadi gambaran kelam dinamika tenaga kerja migran. Kasus ini sekaligus menjadi catatan penting terkait pengawasan WNI yang bekerja di luar negeri pada kawasan rawan konflik.