-
Kepala BGN meminta pemda dan Forkopimda rutin melakukan sidak ke dapur MBG.
-
BGN menyiapkan panduan daftar periksa khusus untuk mengevaluasi kondisi dapur di daerah.
-
Pengawasan lapangan mencakup kebersihan, kedisiplinan staf, hingga respons penerima manfaat di sekolah.
Suara.com - Badan Gizi Nasional atau BGN meminta pemerintah daerah turun tangan langsung mengontrol kualitas masakan program Makan Bergizi Gratis. Langkah tegas ini membutuhkan kolaborasi ketat antara jajaran pemda dan Forkopimda di seluruh wilayah.
Pemeriksaan berkala wajib menyasar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa ada jadwal yang dibocorkan sebelumnya. Ketegasan pengawasan di lapangan menjadi kunci utama agar sajian untuk masyarakat selalu aman.
Kepala BGN Sudaryono bahkan mendorong pimpinan daerah berani menerobos masuk area pengolahan makanan pada jam-jam tak biasa. Kehadiran petugas secara mendadak di waktu subuh dapat membongkar kondisi riil operasional yang sebenarnya.
“Memohon kepada kepala daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (5/10/2026)
Langkah sidak subuh tersebut bukan cuma menilai kelayakan bangunan atau kebersihan fisik ruang masak. Pemerintah daerah mesti memantau kelancaran seluruh tahapan distribusi dari hulu sampai ke tangan anak sekolah.
Guna mempermudah kontrol lapangan, instansi pusat menyuplai instrumen penilaian resmi bagi setiap tim pemeriksa. Berkas laporan mendalam itu bakal menjadi rujukan penting dalam mengevaluasi efisiensi program secara nasional.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” ucap Sudaryono.
Keberadaan panduan baku ini memandu setiap pejabat daerah agar tidak salah fokus sewaktu memeriksa tempat masak. Semua temuan mengejutkan di lapangan bisa langsung dikirim ke pusat sebagai bahan pembenahan sistemik.
Sudaryono menegaskan bahwa pengawalan ketat operasional gizi merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dipikul instansi daerah. Keselamatan penerima manfaat bergantung sepenuhnya pada ketelitian kontrol berkala di tingkat lokal.
Mengandalkan laporan tertulis di atas meja terbukti tidak cukup untuk menangkap kejanggalan di lapangan. Kunjungan fisik secara spontan bakal membongkar aneka kendala tersembunyi yang kerap luput dari pemantauan rutin.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan, tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono.
Pemeriksaan mendalam ini membedah higienitas pengolahan, ketepatan waktu pekerja, hingga respons langsung siswa penerima makanan. Hasil temuan menyeluruh tersebut menjadi landasan perbaikan mutlak agar mutu sajian terus meningkat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan jaminan kebersihan dan nutrisi tingkat tinggi. Keterlibatan aktif pemerintah daerah beserta jajaran Forkopimda menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga kualitas nutrisi serta keamanan pangan bagi jutaan anak di Indonesia.